Bawaslu Larang Pasang Stiker Kampanye di Bus Transjakarta: Kalau Mau Branding, Sewa Mobil

Ketua Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja meminta peserta Pemilu 2024 untuk tidak memasang stiker kampanye di fasilitas publik. Salah satunya di Transjakarta.

"Tidak boleh, fasilitas publik tidak boleh digunakan. Misalnya angkot tidak boleh, yang plat kuning tidak boleh untuk dipakai sarana kampanye. Plat kuning ya, Transjakarta itu termasuk plat kuning kan, itu enggak boleh," kata Rahmat Bagja di Kota Kasablanka, Jakarta, Kamis (7/12).

Bagja mengaku sudah mencopot stiker kampanye yang dipasang peserta Pemilu 2024 di angkutan umum. Dia berharap, aksi serupa tak terulang. 

“Stiker-stiker yang ditempel di belakang angkot itu sudah mulai dicopoti dari mulai sosialisasi yang dulu. Karena di sosialisasi saja tidak boleh, sosialisasi pun tidak boleh melakukan di situ," tegasnya.

Bagja menjelaskan, larangan pemasangan stiker kampanye di fasilitas publik karena sarana bersama. 

Bukan milik salah satu calon peserta Pemilu tertentu saja.

"Dan kalau mau kan teman-teman bisa membuat mobil branding, tinggal sewa, kemudian tempel stiker dan kawan-kawan, itu silakan aja," ujarnya.

"Ada plat hitam, ada plat putih silakan, mobil-mobil private bukan kemudian mobil-mobil transpotasi publik yang plat kuning ya," pungkasnya.

Viral sebuah video yang menunjukan penumpang Transjakarta mencopot stiker kampanye caleg Partai Ummat yang ada di kursi pelanggan. Video itu pertama kali diunggah akun X @rafenditya pada Senin (4/12) lalu.

"Halo @PT_Transjakarta Saya bantu melepas stiker kampanye caleg di bus kalian," 

tulis akun tersebut, dikutip Kamis (7/12).

merdeka.com

Dia juga mengungkapakan aksi tersebut sudah pernah terjadi sebelumnya. Maka dari itu, dia meminta Transjakarta untuk segera turun tangan.

"Sebelumnya sudah ada yang komplen, entah ini bus yang sama atau beda. Kalau bisa cari pelakunya di CCTV!" tambahnya.