Bikin Program Solidaritas, PKS Sarankan Kader yang Mampu Poligami dengan Janda
Dalam program UPA nomor delapan tertulis 'anggota laki-laki yang mampu dan siap beristri lebih dari satu mengutamakan pilihannya kepada aromil/janda atau awanis.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membikin program solidaritas tiga pihak. Salah satu programnya, anggota PKS laki-laki disarankan untuk poligami dengan janda. Hal itu tercantum dalam program dari Dewan Syariah PKS. Surat edaran itu dibenarkan oleh Ketua Dewan Syariah Pusat PKS Surahman Hidayat.
Dalam program UPA nomor delapan tertulis 'anggota laki-laki yang mampu dan siap beristri lebih dari satu mengutamakan pilihannya kepada aromil/janda atau awanis.
-
Apa saja jenis PPKS yang ditemukan di Jakarta? Contoh PPKS yang dijangkau adalah manusia gerobak, manusia silver, pengemis, dan badut.
-
Mengapa PKS unggul di DKI Jakarta dalam Pemilu 2024? Tercatat PKS unggul dengan perolehan 1.012.028 suara.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menindak tegas PPKS? Pemprov DKI Jakarta menindak tegas para PPKS tersebut dengan melakukan razia selama 9 Februari sampai 13 Maret 2023
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
-
Bagaimana PKS menanggapi putusan MK? Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sengketa Pilpres 2024, bersifat final dan mengikat, meski tak sepenuhnya sesuai dengan harapan. Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024.
"Saya sebagai ketuanya sudah tanda tangan, sudah melakukan kajian, dan sudah kita komunikasikan dengan Presiden (PKS), DPP dan memberikan masukan-masukan dan minggu kemarin sudah lewat tanda tangan dan kemarin sudah saya tanda tangan kan bismillah," ujar Surahman kepada wartawan, Kamis (30/9).
Surahman menjelaskan, poligami diperbolehkan dalam agama dan ajaran Islam. Berpoligami juga harus memiliki kemampuan dan kelayakan. Secara etika tujuan program itu, kata Surahman, untuk membantu fakir miskin dan anak yatim.
"Jadi kita bikin etikanya bagi yang punya kemampuan, ya silakan bantu para fakir miskin, bantu itu anak yatim, dan seterusnya dan seterusnya," ujarnya.
Lebih lanjut, Surahman bilang tidak ada penolakan dari kader PKS perempuan. Program tersebut juga dibuat dari komisi Bina Keluarga Sakinah yang mayoritasnya merupakan perempuan.
"Nah itu kan bahkan dibikin tim komisi Bina Keluarga Sakinah. Nah itu mayoritas dari anggota komisi itu dari perempuan, dan kader-kader tentu saja pengurus, tidak semua kader tentu saja yang jadi pengurus yang sudah punya pengalaman dan seterusnya dan seterusnya," ujarnya.
Baca juga:
Ketika Ketua Majelis Syuro PKS Panen Padi Bareng Ridwan Kamil
Pemerintah Pilih 15 Mei, PKS Lebih Suka Pemilu 2024 Digelar Februari
Tak Mau Terlalu Berambisi Hadapi 2024, Oded Siap 'Balik Kanan' Urus Partai
PKS Soroti Uji Coba PeduliLindungi di Pasar: Kebijakan Jangan Sisakan Masalah Baru
Luhut Polisikan Haris Azhar, PKS Bilang Harusnya Lawan dengan Kinerja