BPN Ingatkan Menteri Tak Gunakan Fasilitas Negara Saat Kampanyekan Jokowi
Dia berharap para menteri yang ikut kampanye tidak menyalahgunakan jabatannya dan menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye. Serta tidak memobilisasi para pegawainya untuk mendukung salah satu pasangan calon.
Juru Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Suhud Alyuddin mengomentari dilibatkannya para menteri kabinet kerja dalam kegiatan kampanye terbuka pasangan capres-cawapres Jokowi-Ma'ruf. Dia meminta para menteri bisa sadar akan posisi yang dijabatnya.
"Kami berharap sebagai pejabat publik mereka sadar posisi, menjaga etika dan perasaan publik. Karena bisa jadi orang-orang yang menjadi bawahannya dan masyarakat yang dilayani punya pilihan politik yang berbeda," katanya saat dihubungi merdeka.com, Senin (25/3).
-
Siapa saja yang ikut dalam Pilpres 2019? Peserta Pilpres 2019 adalah Joko Widodo dan Prabowo Subianto.
-
Siapa yang menjadi Presiden dan Wakil Presiden di Pilpres 2019? Berdasarkan rekapitulasi KPU, hasil Pilpres 2019 menunjukkan bahwa pasangan calon 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, meraih 85.607.362 suara atau 55,50%, sementara pasangan calon 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, meraih 68.650.239 suara atau 44,50%.
-
Kapan Jokowi mencoblos? Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melakukan pencoblosan surat suara Pemilu 2024 di TPS 10 RW 02 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).
-
Apa usulan PKS untuk Presiden Jokowi terkait capres 2024? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Dimana Prabowo Subianto kalah dalam Pilpres 2019? Namun sayang, Ia kalah dari pasangan Jokowi-Ma'aruf Amin.
-
Bagaimana tanggapan Prabowo atas Jokowi yang memenangkan Pilpres 2014 dan 2019? Prabowo memuji Jokowi sebagai orang yang dua kali mengalahkan dirinya di Pilpres 2014 dan 2019. Ia mengaku tidak masalah karena menghormati siapapun yang menerima mandat rakyat.
Dia berharap para menteri yang ikut kampanye tidak menyalahgunakan jabatannya dan menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye. Serta tidak memobilisasi para pegawainya untuk mendukung salah satu pasangan calon.
"Kami juga berharap mereka tidak menggunakan fasilitas negara dan tidak melakukan 'mobilisasi' para pegawai bawahannya," ungkapnya.
Maka dari itu, Suhud meminta penyelenggara pemilu diantara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melakukan pengawasan dan memberi hukuman jika memang ada pelanggaran.
"Diharapkan KPU dan Bawaslu aktif melakukan pengawasan dengan ketat dan berani bersikap bila ada penyimpangan," ucapnya.
Diketahui, kampanye terbuka atau rapat umum Pilpres maupun Pemilu Legislatif dimulai Minggu (24/3). KPU telah merilis jadwal kampanye terbuka pasangan capres-cawapres. Pasangan nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf melakukan kampanye terbuka perdana di Serang, Banten, Minggu (24/3) sore.
Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Erick Thohir mengatakan, kampanye sore nanti akan dihadiri massa dalam jumlah besar. Selain Banten, pihaknya akan membawa cawapres Ma'ruf Amin berkeliling ke berbagai daerah. Dalam agenda ini, pihaknya juga akan melibatkan para menteri Kabinet Kerja.
"Kami sudah rapat pleno, kita juga Insya Allah dari titik-titik yang ada, kita akan sapa tujuh kali, tapi tidak kita sendiri tapi banyaknya jurkamnas, termasuk menteri-menteri yang cuti untuk berkampanye," tegas Erick di Alun-alun Tangerang, Minggu (24/3).
Baca juga:
Fahri Hamzah Sebut Jokowi Persempit Jumlah Pemilih Karena Sering Ngaku Difitnah
Jokowi Akan Gelar Kampanye Tertutup di GOR Ken Arok Malang
Fadli Zon yakin Prabowo-Sandi Bisa Kembalikan Kekuatan dan Kekayaan Indonesia
Rano Karno Yakin Suara Jokowi Lebih dari 60% di Banten karena Faktor Ma'ruf Amin
Jokowi Duet Dengan Ian Radja Nyanyikan Lagu 'Jujur'
Jokowi Curhat soal Fitnah yang Serang Pribadi-Keluarga di Depan Ribuan Kiai Banten