BPN Prabowo Nilai LRT Palembang Rugikan Negara
BPN Prabowo Nilai LRT Palembang Rugikan Negara. Menurutnya, tingginya biaya operasional LRT per bulan yang mencapai Rp 10 miliar tak sebanding dengan pendapatannya yang hanya Rp 1,1 miliar per bulan.
Pembangunan proyek infrastruktur era Presiden Joko Widodo atau terus mendapatkan sorotan. Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Suhendra Ratu Prawiranegara mengatakan, pembangunan LRT Palembang merugikan negara.
Menurutnya, tingginya biaya operasional LRT per bulan yang mencapai Rp 10 miliar tak sebanding dengan pendapatannya yang hanya Rp 1,1 miliar per bulan.
-
Apa solusi yang diusulkan Jokowi untuk menutup kerugian MRT dan LRT? Jokowi menilai sistem jalan berbayar elektronik atau "electronic road pricing" (ERP) dapat menjadi sumber penerimaan daerah yang dapat menutup kerugian tersebut."Akhirnya ketemu ditutup dari ERP atau electronic road pricing. Ketemu, ya sudah, diputuskan dan saya putuskan. Dan itu keputusan politik, bahwa APBN atau APBD sekarang masih suntik Rp800 miliar itu adalah memang adalah kewajiban. Karena itu pelayanan, bukan perusahaan untung dan rugi," kata Jokowi.
-
Bagaimana MRT Jakarta dibangun? Koridor 1 MRT mulai beroperasi sejak 2019. Jalurnya sepanjang 16 kilometer. 10 kilometer jalur layang dan 6 kilometer di bawah tanah.
-
Apa tujuan pembangunan LRT Jakarta Fase 1B (Velodrome-Manggarai)? Pembangunan jalur LRT Jakarta Fase 1B (Velodrome – Manggarai) bertujuan mendukung Manggarai sebagai stasiun sentral."Kami berharap pembangunan LRT Jakarta Fase 1B rute Velodrome-Manggarai menjadi solusi kemacetan dan meningkatkan penggunaan transportasi publik, sehingga mengurangi kemacetan di Kota Jakarta," kata dia.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pembangunan LRT Jakarta Fase 1B? BUMD Provinsi DKI Jakarta PT Jakarta Propertindo (Jakpro) menyatakan LRT Jakarta Fase 1 B Veledrom-Manggarai yang progresnya mencapai 26,6 persen pada akhir Agustus, siap untuk menjalani uji lintasan pada akhir September."Hingga akhir Agustus 2024, progres pembangunan Light Rail Transit (LRT) Jakarta sudah mencapai 26.64 persen dengan deviasi positif," kata Direktur Teknik dan Pengembangan Jakpro, Dian Takdir dalam keterangan tertulis, Kamis (5/9). Ia mengatakan Pemprov DKI Jakarta berupaya mempercepat integrasi antar moda pada Stasiun Manggarai sebagai sentral stasiun dengan memperluas jaringan LRT Jakarta Fase 1A dari Stasiun Kelapa Gading ke Stasiun Velodrome."Dengan membangun LRT Jakarta Fase 1B maka stasiun LRT Velodrome bisa terhubung langsung dengan Stasiun Manggarai sehingga bisa jadi pendukung sebagai stasiun utama ke depannya," kata dia.
-
Kapan LRT Jabodetabek resmi dibuka? Resmi dibuka pada 28 Agustus 2023 oleh Presiden Joko Widodo, LRT Jabodetabek memberikan pilihan transportasi modern yang diharapkan dapat mengurangi kemacetan serta memudahkan mobilitas bagi para pekerja dan penduduk di sekitar stasiun.
-
Bagaimana LRT Jakarta Fase 1B akan meningkatkan penggunaan transportasi publik? Pembangunan jalur LRT Jakarta Fase 1B (Velodrome – Manggarai) bertujuan mendukung Manggarai sebagai stasiun sentral."Kami berharap pembangunan LRT Jakarta Fase 1B rute Velodrome-Manggarai menjadi solusi kemacetan dan meningkatkan penggunaan transportasi publik, sehingga mengurangi kemacetan di Kota Jakarta," kata dia.
"Artinya ada minus lebih kurang Rp 8,9 miliar yang harus disubsidi negara. Ini bukti kesalahan perencanaan Jokowi dalam bangun infrastruktur," kata Suhendra dalam keterangannya, Senin (11/2).
Suhendra mengatakan, pembangunan LRT Palembang yang tidak terencana dengan baik juga pernah disampaikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Bagi Suhendra, Palembang yang hanya berpenduduk sekitar 1,5 juta jiwa dinilai belum perlu LRT. Fakta tersebut, lanjut Suhendra, semakin menguatkan kesan bahwa pembangunan infrastruktur hanya demi pencitraan.
Suhendra melihat, kini pembangunan LRT Palembang menuai protes dari rakyat. Bahkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan beserta Pemerintah Kota Palembang menolak menanggung minus beban operasional Light Rail Transit (LRT) yang mencapai Rp 8,9 miliar per bulan.
"Beberapa waktu lalu Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya menyatakan dengan tegas menolak menanggung minus operasional LRT Palembang. LRT bukanlah aset milik daerah melainkan aset milik negara, sehingga sudah seharusnya seluruh biaya baik operasional maupun pemeliharaan dan lainnya menjadi tanggungjawab pemerintah pusat. Jangan ketika rugi, dilempar ke pemerintah daerah yang disuruh bayar," tegasnya.
Mantan Staf Khusus Menteri PUPR ini menyarankan, daripada menghamburkan uang rakyat untuk subsidi operasional LRT Palembang, lebih baik pemerintah mendorong agar anggaran negara digunakan untuk bangun infrastruktur dasar yang langsung bisa dirasakan masyarakat.
"Sedari awal proyek LRT Palembang ini dilaksanakan, saya dalam posisi yang mempertanyakan kelayakan bisnisnya. Dan ternyata kekhawatiran saya tersebut terjawab saat ini. Tentang operasional cost yang defisit" kata Suhendra.
"Malah lebih manfaat uang untuk tutupi biaya operasional LRT sebaiknya untuk bangun perumahan murah, jaringan air minum/ air bersih, bangun puskesmas, atau bangun gedung-gedung sekolah yang sudah rusak. Jadi jelas, uang pajak rakyat kembali ke rakyat," tandasnya.
Baca juga:
Jokowi Sebut MRT Mangkrak Karena Pemerintah Dulu Selalu Berpikir Untung Rugi Saja
Lepas Saham Dua Anak Usaha, Adhi Karya Incar Dana Segar Rp 5 Triliun
Adhi karya Bangun Stasiun LRT Dukuh Atas Minggu Depan
Jakpro Bantah Proyek LRT Jadi Penyebab Banjir di MT Haryono dan Kelapa Gading
Bermodal Bangun LRT, Waskita Karya Ajak KAI dan INKA Bidik Proyek Kereta di Filipina