Cak Imin Sebut Satpol PP Dukung Gibran Adalah Korban

Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyebut pegawai Satpol PP yang videonya viral karena mendukung Gibran Rakabuming Raka adalah korban. Namun meski begitu apa yang dilakukan menjadikan rakyat ingin menyelepet Garut.

“Saya kira kelakuan Satpol PP itu membuat rakyat ingin menyelepet Garut ya. Gimana sih wong hari gini semuanya lagi punya gawe nasional yang besar ko seberani itu Satpol PP,” kata Cak Imin di Garut, Rabu (3/1).

Namun meski begitu, Cak Imin mengatakan, dirinya tetap merasa kasian kepada belasan anggota Satpol PP Garut yang ada di dalam video viral itu. Itu karena menurutnya mereka adalah korban dari yang menyuruh saja.

“Ini kasian, mereka itu korban saja dari yang nyuruh, kira-kira begitu,” ungkapnya.

Dengan adanya kejadian itu, Cak Imin mengingatkan agar pemerintah daerah harus betul-betul satu irama dengan Presiden, termasuk jajaran kabinetnya.

“Semuanya harus menjadikan pemilu ini hajat hidup nasional bukan sesaat. Ini penting, investasi demokrasi buat anak cucu kita,” katanya.

Sebelumnya, saat melakukan dialog dengan para pemuda di Garut Muhaimin juga sempat menekankan pentingnya aparat negara bersikap netral, khususnya Satpol PP yang merupakan bagian dari Pemerintah Daerah.

"Satpol PP mana berani kayak begitu kalau enggak ada yang nyuruh. Yang nyuruh tau nggak kalau Satpol PP adalah salah satu aparat pemda, jadi harus netral," ucapnya.

Ia menjelaskan bahwa aturan kaitan dengan netralitas sudah diatur dengan jelas baik dalam undang-undang ASN maupun secara khusus untuk Satpol PP.

Oleh karenanya, Cak Imin menyebut, sangat penting adil dan seimbang dalam penegakan aturan, apalagi kemudian ketika menggunakan seragam yang menjadi simbol kewibawaan aparat.

Cak Imin mengaku sempat kaget ketika video itu muncul, namun meski begitu ia berharap agar kejadian itu menjadi pelajaran penting dalam menjaga netralitas dan integritas aparat negara, khususnya menjelang Pemilu.

"Pemilu ini ajang nasional, Pemilu itu agenda nasional, bukan agenda Anies, bukan agenda Prabowo, bukan agenda Ganjar, bukan agenda Jokowi. Seluruh rakyat dan aparat harus tahu kalau ini agenda nasional harus disukseskan siapa pun yang menjadi warga dan aparatur negara," tutupnya.