Cak Imin Serahkan ke Prabowo soal Jatah Menteri: Secara Moral Kami Tak Punya Kewajiban Bahas Kabinet
Cak Imin mengaku tidak punya kewajiban untuk membahas jatah menteri.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menegaskan bergabung ke dalam Koalisi Indonesa Maju (KIM). Meski bergabung, Cak Imin tak ingin memaksakan mendapatkan jatah menteri kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Cak Imin mengatakan setelah menyatakan bergabung dalam KIM, PKB mempunyai moral untuk mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.
- Isu Menteri Prabowo Cuma Diberi Waktu 6 Bulan, Ini Kata Mensesneg
- PKB Ungkap Alasan Cak Imin Merapat ke Kabinet Prabowo-Gibran
- VIDEO: Cak Imin Ngaku Belum Diajak Prabowo Bertemu Bahas Jatah Menteri PKB di Kabinet
- Cak Imin Tak Tahu soal Pembahasan Susunan Menteri Prabowo-Gibran: Saya Belum Pernah Diundang
"Prinsipnya PKB secara moral akan mensupport dan mensukseskan pemerintahan Pak Prabowo," ujarnya usai menghadiri Sekolah Pemimpin Perubahan di Malino, Kabupaten Gowa, Jumat (20/9).
Meski mendukung kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran, Cak Imin mengaku tidak punya kewajiban untuk membahas jatah menteri. Dia mengaku memasrahkan kepada Prabowo apakah memasukkan PKB ke dalam kabinet atau tidak.
"Soal kabinet, soal pembicaraan secara moral kita tidak punya kewajiban untuk terlibat atau membicarakan atau menjadi bagian (kabinet). Kita pasrahkan kepada Pak Prabowo," tegasnya.
Sementara Wakil Ketua Umum PKB, Hanid Dhakiri mengatakan saat ini partai besutan Muhaimin Iskandar ini sudah memutuskan bergabung ke dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Terkait usulan nama menteri, Hanif mengaku hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto.
"Bahwa PKB sudah berkoalisi dengan Gerindra. Tapi soal kabinet, itu biarkan menjadi hak progresif presiden," ujarnya usai membuka Sekolah Pemimpin Perubahan (SPP) di Malino, Kabupaten Gowa, Kamis (19/9).
Mantan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi ini mengungkapkan belum ada permintaan usulan nama calon menteri dari Prabowo-Gibran.
"Setahu saya belum. Tapi itu kita serahkan kepada presiden terpilih dan Gus Muhaimin sebagai ketua umum terpilih," ucapnya.
Sebelumnya diberitakan, sejumlah partai politik (parpol) mengaku telah menyerahkan nama kadernya untuk dipilih sebagai menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran yang akan dimulai pada Minggu, 20 Oktober 2024 mendatang.
Komposisi kabinet baik jumlah maupun nomenklatur kementerian ditargetkan rampung pada lima hari menjelang Prabowo-Gibran dilantik. Belakangan ini diisukan adanya penambahan jumlah kursi menteri hingga 44.