CSIS: 60,5 persen rakyat puas kinerja pemerintahan Jokowi

Sayang kepercayaan publik masih kurang di sektor ekonomi.

Survei yang dilaksanakan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menyatakan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden RI Joko Widodo meningkat dari 50,6 persen selama 2015 menjadi 60,5 persen pada tahun ini.

"Publik menganggap kinerja Presiden Jokowi jauh membaik dibandingkan survei kami tahun lalu," ujar Direktur Eksekutif CSIS Philips Vermonte dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (13/9) dikutip dari Antara.

Kenaikan signifikan sebesar 15,9 persen itu dipengaruhi tingginya optimisme masyarakat terhadap kemampuan pemerintah mewujudkan masa depan Indonesia lebih baik.

Kepuasan tertinggi terhadap pemerintahan Presiden Jokowi tampak pada bidang maritim sebesar 63,9 persen, disusul bidang hukum sebesar 62,1 persen, dan politik sebesar 53 persen.

Sementara itu, sektor ekonomi masih menjadi tantangan bagi pemerintah karena tingkat kepuasan publik belum menyentuh angka 50 persen, baru sebesar 48,8 persen.

"Tantangan yang dihadapi yakni lemahnya keyakinan publik terhadap kemampuan pemerintah menaikkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6 sampai dengan 7 persen dan menumbuhkan iklim investasi," kata Philips.

Berdasarkan demografi, CSIS menemukan bahwa masyarakat yang berada di pedesaan, tinggal di Pulau Jawa, dan berjenis kelamin laki-laki lebih puas terhadap kinerja pemerintahan. Tingkat kepuasan penduduk yang berpendidikan dan berpendapatan rendah terhadap pemerintah juga lebih tinggi.

"Hal ini menunjukkan bahwa basis pendukung Presiden Jokowi adalah masyarakat pedesaan di Pulau Jawa yang tingkat pendidikan dan pendapatannya rendah," kata Philips.

Survei CSIS dilakukan terhadap 1.000 responden yang telah memiliki hak pilih dalam pemilu dan tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Survei ini memiliki margin error 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Penarikan sampel dilakukan secara acak menggunakan sistem acak dengan mempertimbangkan proporsi jumlah sampel dengan jumlah pemilih di setiap provinsi, serta memperhatikan karakter wilayah perkotaan dan perdesaan.