Dapat kursi pimpinan DPR, PDIP bisa imbangi kritik Fahri Hamzah dan Fadli Zon
Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Eva Kusuma Sundari mengatakan penambahan kursi pimpinan DPR dan MPR dapat menjadi penyeimbang bagi pimpinan yang ada saat ini. Sebab, menurutnya, selama ini suasana pimpinan DPR selama ini lebih banyak 'individual center'.
Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Eva Kusuma Sundari mengatakan penambahan kursi pimpinan DPR dan MPR dapat menjadi penyeimbang bagi pimpinan yang ada saat ini. Sebab, menurutnya, selama ini suasana pimpinan DPR selama ini lebih banyak 'individual center'.
"Mudah-mudahan suasana pimpinan yang selama ini sangat oposan, sehingga banyak 'individual center' itu, ya mulai bekerja untuk kepentingan kelembagaan kalau sudah 'balance' di dalam pimpinan," kata Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan DPP PDIP ini di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis (8/2).
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.
-
Apa yang diputuskan oleh Pimpinan DPR terkait revisi UU MD3? "Setelah saya cek barusan pada Ketua Baleg bahwa itu karena existing saja. Sehingga bisa dilakukan mayoritas kita sepakat partai di parlemen untuk tidak melakukan revisi UU MD3 sampai dengan akhir periode jabatan anggota DPR saat ini," kata Dasco, saat diwawancarai di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/4).
-
Bagaimana TKN Prabowo-Gibran menanggapi putusan DKPP? Meski begitu, dia menyampaikan TKN Prabowo-Gibran menghormati keputusan DKPP. Namun, kata dia keputusan tersebut tidak bersifat final.
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
-
Apa yang dilakukan anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta saat rapat paripurna? Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Cinta Mega kedapatan tengah bermain game slot saat rapat paripurna penyampaian pidato Penjabat (Pj) Gubernur terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (20/7).
-
Siapa yang bertugas sebagai PPDP dalam pemilu? Petugas Pemutakhiran Data Pemilih atau PPDP Pemilu adalah lembaga yang berperan penting dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.
Menurutnya, dengan adanya kursi tambahan buat PDIP, maka diharapkan kepemimpinan DPR dan MPR dapat berimbang. Dia juga berharap dengan adanya perwakilan PDIP, pimpinan DPR MPR tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah.
"Kalau sudah 'balance' dalam pimpinan ini ada Golkar ada PDI perjuangan dapat mengimbangi Mas Fahri, Fadli Zon. Silakan kritik keras namun ada pimpinan yang menjalankan lagi dan indah konkret untuk kinerja kelembagaan jadi enggak apa-apa silakan keras namun harus ada yang menjalani. Kalau kemarin kan kurang orang jadi fokus di satu saja," katanya.
Sementara soal siapa kader PDIP yang bakal duduk di kursi pimpinan DPR MPR, Eva mengaku tak mengetahuinya. Meski demikian dia menyebut kemungkinan buat pimpinan MPR, partai bakal menunjuk Ahmad Basarah.
"Mas Basarah kayaknya ke MPR. DPR-nya aku enggak tahu," katanya.
Dengan adanya revisi UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, terdapat kesepakatan perubahan jumlah pimpinan DPR menjadi enam orang dan pimpinan MPR menjadi delapan orang.
PDI Perjuangan, selaku partai pemenang Pemilu 2014, selama ini tidak mendapat jatah kursi pimpinan di DPR dan MPR. Dengan ada revisi tersebut, PDI Perjuangan dipastikan akan mendapatkan jatah, satu kursi di DPR dan satu kursi di MPR.
Baca juga:
Sekjen NasDem: Penambahan kursi pimpinan DPR kecelakaan demokrasi
Ketua DPR sebut penambahan kursi pimpinan bukan ajang balas budi
DPR dan Pemerintah sepakat tambah 1 pimpinan DPR, 3 MPR dan 1 DPD
Baleg sebut mayoritas fraksi sepakat tambah 1 kursi pimpinan DPR, 3 MPR, dan 1 DPD
Rapat Baleg bahas penambahan kursi pimpinan DPR masih mentok