Dede Yusuf Sindir Moeldoko: Ketum Demokrat AHY, yang Lain Ketum Abal-abal
Dede geram dengan ulah yang dilakukan segelintir mantan kader Demokrat yang dinilainya sudah mengadu domba, memperkeruh dan memecah belah kader Partai Demokrat. Dia mengatakan, pihaknya tidak akan tinggal diam dan melawan.
Politikus Demokrat Dede Yusuf menegaskan, partainya akan melawan segala bentuk upaya pendongkelan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dia menegaskan, AHY merupakan ketum Partai Demokrat yang sah.
Dede geram dengan ulah yang dilakukan segelintir mantan kader Demokrat yang dinilainya sudah mengadu domba, memperkeruh dan memecah belah kader Partai Demokrat. Dia mengatakan, pihaknya tidak akan tinggal diam dan melawan.
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Siapa yang memberi tugas khusus kepada Demokrat? Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan Prabowo memberikan tugas khusus kepada Demokrat untuk bisa memenangkan dirinya di Jawa Timur.
-
Bagaimana Demokrat akan mendekati partai lain? Selain itu, dia menuturkan bahwa Demokrat membuka komunikasi dengan pihak manapun. Sehingga, ujarnya segala kemungkinan yang ada bakal dikaji secara mendalam.
-
Apa yang akan dilakukan Demokrat kedepan? Lebih lanjut, Herman menyatakan bukan tidak mungkin Demokrat ke depan akan membentuk poros baru atau bergabung dalam koalisi yang sudah ada. Segala kemunginan, ujar dia bisa saja terjadi.
-
Kapan Pemilu yang ingin dimenangkan Demokrat? Pembekalan bertujuan untuk memenangkan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
-
Apa yang diusulkan oleh Partai Demokrat terkait penunjukan Gubernur Jakarta? Hal senada juga disampaikan Anggota Baleg Fraksi Demokrat Herman Khaeron. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan agar Gubernur Jakarta dipilih secara langsung. "Kami berpandangan tetap, Pilgub DKI dipilih secara langsung. Bahkan wali kota juga sebaiknya dipilih langsung," kata Herman Khaeron.
"Sesuai arahan Ketua Umum AHY kita lawan, dan hadapi," tegas Dede Yusuf dikutip dari Antara, Senin (8/3).
Dede mengatakan Ketum Demokrat yang terdaftar di Kemenkum HAM adalah AHY. Mantan Wakil Gubernur Jabar ini juga menyatakan, tidak ada dualisme kepemimpinan Partai Demokrat. Dia bahkan menyindir Moeldoko sebagai ketua umum Demokrat abal-abal.
"Saya tegaskan hanya satu kepemimpinan Partai Demokrat yaitu Ketum AHY, bilamana ada KLB itu KLB abal-abal, jadi Ketum juga abal-abal," tegas dia.
Dede juga kembali menegaskan, pemecatan 7 kader Partai Demokrat yang dilakukan DPP sudah tepat sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat.
"Pemecatan dilakukan sudah sesuai dengan aturan partai, yakni berdasarkan bukti-bukti yang kuat. Tindakan tersebut sebagai tindakan kedisiplinan terhadap kader. Pastinya Partai Demokrat punya mekanisme tersendiri di internal, hal itu dijadikan pertimbangan mengapa pemecatan dilakukan," tegasnya.
©Liputan6.com/Faizal Fanani
Di samping itu penegakan konstitusi partai merupakan langkah yang sah dan konstitusional, sehingga norma-norma partai harus dipahami oleh setiap kader.
"Pastinya kader-kader senior yang sudah lama di Partai Demokrat sudah paham aturan dan cara bermain di internal Partai Demokrat. Mereka berani mengambil langkah pastinya harus berani ambil konsekuensi dampak akibatnya," paparnya.
Kembali ditambahkan, kepemimpinan AHY selaku Ketum Partai Demokrat sudah berjalan dengan baik, dari pusat, DPD, dan pengurus Cabang.
"Makanya aneh bilamana AHY dianggap gagal dalam memimpin Partai Demokrat, gagalnya dimana? Jelas-jelas setiap hari bahu membahu untuk turun kemasyarakat. Kita juga selalu kritis kepada kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro terhadap rakyat," tutupnya.
Baca juga:
Demokrat Kubu Moeldoko Daftarkan Kepengurusan ke Kemenkum HAM Besok
Desakan Jokowi Pecat Moeldoko Seharusnya karena Kinerja, Bukan Terkait Demokrat
AHY Temui Menko Polhukam Mahfud MD Bahas Kisruh Partai Demokrat
Gerindra Minta Moeldoko Dipecat, Bikin Malu Presiden Jokowi
Refly Harun Nilai Demokrat Bisa Jadi Rumah Baru Bagi Dinasti Jokowi
Antisipasi Gangguan Kamtibmas, Polri Pantau Sengketa Partai Demokrat