Dedi Mulyadi usul pemilihan Ketua DPR dari Golkar digelar dengan debat terbuka
Dedi Mulyadi usul pemilihan Ketua DPR dari Golkar digelar dengan debat terbuka. Sedangkan untuk pemilihan Ketua Umum Partai Golkar, dilakukan dengan uji kelayakan dan kepatutan. Ini sebagai terobosan baru untuk memberi gambaran pada publik bahwa Golkar partai modern.
Ketua DPD I Jawa Barat Partai Golkar Dedi Mulyadi menyarankan partainya untuk mengadakan terobosan baru dalam pemilihan Ketua DPR untuk menggantikan posisi Setya Novanto kini mendekam di penjara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia menyarankan ada debat terbuka dalam pemilihan tersebut.
"Bila ketua umum Golkar ini bukan anggota DPR, menurut saya itu harus melakukan terobosan publik. Terobosan publik misalnya calon ketua DPR dibuka debat terbuka, di depan masyarakat, live di seluruh Indonesia," kata Dedi di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (8/12).
-
Mengapa para ketua dewan Golkar menolak munaslub? Ketiga Dewan Partai Golkar menyatakan menolak wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Mereka solid mendukung Airlangga, yakni Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar.
-
Dimana DPD I Golkar Provinsi Riau menunjukkan penolakannya terhadap seruan Munaslub? Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Riau, Syamsuar menegaskan partai berlambang pohon beringin itu baik-baik saja dan fokus untuk pemenangan Pemilu 2024.
-
Kapan Prabowo tiba di Kantor DPP Partai Golkar? Prabowo tiba sekitar pukul 17.00 WIB dengan mengenakan pakaian berwarna hitam dan celana berwarna hitam.
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Siapa yang diusung oleh Partai Golkar sebagai Cawapres? Partai Golkar resmi mengusung Gibran Rakabuming sebagai Cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
-
Kenapa Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
Selain itu, Dedi menyarankan diadakan riset calon yang mendaftarkan diri menjadi pengganti Novanto. Riset untuk melihat pandangan masyarakat.
Menurutnya itu bagus dilakukan untuk memilih Ketua DPR. Menurutnya, jika Golkar berani melakukan dua sarannya itu maka partainya telah melakukan terobosan publik. Ini sekaligus memberi gambaran pada publik bahwa Golkar sebagai partai modern karena memilih Ketua DPR berdasarkan pandangan rakyat.
"Sehingga masyarakat luas mengetahui calon pemimpinnya. Karena DPR itu representasi dari masyarakat. Maka dia harus memilih sesuai dengan harapannya, bukan ditetapkan partainya saja," ucapnya.
Sedangkan terkait pemilihan Ketua Umum partai berlambang pohon beringin itu Dedi menyarankan dilakukan uji kelayakan dan kepatutan.
"Ditetapin saja tiga nama di Munaslub, nah kemudian susunan komposisi DPP Partai Golkar bisa dilakukan fit and proper test, dan kemudian dilihat recordnya," ucapnya.
(mdk/noe)