Golkar Kaji Serius Wacana Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD: Terlalu Mahal Ini Demokrasi
Bahlil berdalih, salah satu alasan menggulirkan wacana itu agar biaya pemilu yang efisien.
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia tengah mengkaji wacana calon kepala daerah lewat DPRD. Bahlil memastikan wacana ini akan dibicarakan pemerintah.
"Kemarin kan itu kan di puncak HUT partai Golkar kemarin kami tawarkan konsep dalam rangka penyesuaian sistem demokrasi kita," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12).
"Nah tapi masih dalam kajian dan Golkar yang mendahului ngomong itu, dan itu kami pasti sama-sama dengan pemerintah untuk membicarakan," sambungnya.
Bahlil berdalih, salah satu alasan menggulirkan wacana itu agar biaya pemilu yang efisien. Menurutnya, sistem pemilihan kepala daerah sekarang terlalu mahal.
"Kan kita pikir, kita ingin demokrasi kita adalah demokrasi yang efisien lah terlalu mahal ini demokrasi," ujarnya.
Hak Rakyat Dipastikan Terakomodir
Meski begitu, Bahlil menjamin hak-hak rakyat tetap diakomodir. Namun, dia kembali berkata sistem yang berjalan sekarang ongkosnya terlalu mahal.
"Tetapi hak-hak rakyat jangan kita abaikan. Tetapi demokrasi kita melibatkan rakyat tapi jangan sampai mahalnya kayak gini gitu lho," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Peabowo Subianto setuju dengan pendapat Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia bahwa sistem demokrasi yang kini diterapkan di Indonesia masih memerlukan perbaikan.
Menurut Prabowo, tidak perlu malu untuk mengakui bahwa sistem demokrasi di dalam negeri terlalu mahal. Ia menyampaikan memang harus berani untuk mengoreksi diri perihal sistem demokrasi.
Prabowo memuji Bahlil yang jeli tentang perbaikan terhadap demokrasi. Ia lamtas mengajak para pimpinan partai yang hadir dalam acara HUT Ke-60 Partai Golkar untuk menimbang pandangan tersebut.
"Ketua umum Partai Golkar, salah satu partai besar, tadi menyamoaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik, apalagi ada Mba Puan kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain mari kita berpikir, apa sistem ini, berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing, ya kan?" tutur Prabowo dalam sambutannya di SICC, Sentul, Bogor, Kamis (12/12).
Efisiensi Anggaran
Prabowo kemudian memberikan contoh ihwal sistem demokrasi yang diterapkan senumlah negara tetangga, di mana pemilihan kepala daerah dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurut Prabowo, pemilihan dengan sistem tersebut efisien.
"Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, DPRD itu lah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien nggak keluar duit, efisien, kaya kita kaya," kata Prabowo.
Menurut Prabowo, uang yang biaa digunkam untuk membiayi sistem demokrasi melalui pemilihan langsung itu bisa dialihkan untuk kebutuhan rakyat.
"Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi, uang yang bisa. Ini sebetulnya banyak ketua umum ini sebetulnya bisa kita putuskan malam ini juga, bagaimana?" kata Prabowo
"Kalau saya, jangan terlalu dengarkan konsultan-konsultan asing. Sekali lagi saya tidak mau mengajak kita anti orang asing, tidak, tapi belum tentu mereka mikirin kita kok," sambung Prabowo.
