PKS Jakarta Bicara Plus Minus Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD
Diberitakan sebelumnya, Prabowo ingin adanya perubahan sistem politik di mana kepala daerah dipilih oleh DPRD.
Partai Keadilan Sosial (PKS) merespons wacana Presiden Prabowo Subianto mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). PKS menilai ada plus dan minus terkait wacana pemilihan kepala daerah tidak langsung itu.
Anggota DPRD Jakarta dari Fraksi PKS Khoirudin mengatakan nilai plus dari Pilkada dipilih DPRD terhadap partai dipimpin Ahmad Syaikhu tersebut pada Pilkada mendatang. Menurut Khoirudin, ketika Pilkada langsung partai kecil memiliki ruang sama untuk mengusung calon.
"Dan PKS diuntungkan banyak calon dari PKS terpilih, walaupun PKS kursi di nasionalnya cuma 53. Itu plusnya," kata Khoirudin kepada wartawan di Jakarta, Rabu (18/12).
PKS Masih Kaji Wacana Kepala Dipilih DPRD
Sementara kekurangan Pilkada dipilih DPRD bakal disampaikan DPP PKS. "Tentu ada minusnya juga. Semuanya ada plus minusnya. Nanti resminya DPP akan menyampaikan," ujar Khoirudin yang juga Ketua DPRD Jakarta 2024-2029.
Khoirudin mengatakan, PKS masih melakukan pengkajian terkait Pilkada dipilih DPRD. "Masih dikaji sih, kita dari PKS masih mengkaji. Tentu kasuistik ya karena memang di beberapa tempat PKS tidak dapat kursi. Ada yang kursinya sangat kecil, Jakarta Alhamdulillah menang, di Sumatera Barat menang. Ada plus minusnya. Nanti kita akan sampaikan secara resmi press release dari DPP PKS," pungkas dia.
Alasan Prabowo Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD
Diberitakan sebelumnya, Prabowo ingin adanya perubahan sistem politik di mana kepala daerah dipilih oleh DPRD. Menurutnya, dengan sistem ini bisa menghemat anggaran negara.
Hal ini disampaikan Prabowo saat pidato dalam HUT ke-60 partai Golkar di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Jawa Barat, Kamis (12/12) malam.
Turut hadir sejumlah ketum partai politik termasuk Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani.
"Ketua umum Partai Golkar, salah satu partai besar, tadi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem parpol, apalagi ada Mbak Puan kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain mari kita berpikir," kata Prabowo saat pidato.
Prabowo menilai, dengan sistem yang berjalan sekarang anggaran negara terkuras puluhan triliun rupiah.
"Apa sistem ini? berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing, ya kan," ujarnya.
Prabowo mencontohkan Malaysia, Singapura, India yang lebih efisien memakai anggaran lantaran hanya memilih anggota DPRD. Sedangkan, DPRD itu nantinya memilih calon kepala daerah.
"Sekali milih anggota DPRD, DPRD itu lah yang milih gubernur milih bupati. Efisien enggak keluar duit, efisien, kaya kita kaya," ucapnya.
