Respons Menkum soal Prabowo Ingin Pilkada Dipilih DPRD: Perlu Dipertimbangkan
Diksi pada undang-undang pemilu tiap calon yang dipilih secara demokratis, tak berarti harus dipilih langsung oleh rakyat.
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas menanggapi keinginan Prabowo Subianto yang ingi mengubah sistem Pilkada dipilih langsung dikembalikan pemilihan oleh DPRD. Dia menilai, wacana itu patut dipertimbangkan.
Menurutnya, diksi pada undang-undang pemilu tiap calon yang dipilih secara demokratis, tak berarti harus dipilih langsung oleh rakyat.
"Pertama, pemilihan kepala daerah di undang-undang dasar maupun di undang-undang pemilu itu kan diksinya adalah dipilih secara demokratis. Dipilih secara demokratis itu kan tidak berarti harus semuanya pilkada langsung," kata Supratman di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (13/12).
Dia menerangkan, usulan tersebut sudah lama dibicarakan oleh partai politik, bukan hanya baru-baru ini saja. Supratman juga menyoroti efisiensi di Pilkada, hingga aspek kerawanan.
"Dan hari ini saya melihat trennya positif sambutan dari masyarakat. Saya berharap ini akan terus bergulir untuk kita mencari sebuah pola demokrasi memang yang sesuai dengan pendiri bangsa," ucap dia.
Kemunduran Demokrasi
Soal kemunduran demokrasi jika dikembalikan kepada sistem yang lama, Supratman menyebut, hal itu tergantung bagaimana kebutuhan negara.
"Soal mundur dan tidaknya (demokrasi) kan tergantung kepada kebutuhan kita. Sekali lagi bahwa kalau pilkada yang, kita kan bukan pilkada yang kita harapkan yang prosedural semata, tetapi subtansinya," tandasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto ingin adanya perubahan sistem politik dimana kepala daerah dipilih oleh DPRD. Menurutnya, dengan sistem ini bisa menghemat uang negara.
Hal ini disampaikan Prabowo saat pidato dalam HUT ke-60 partai Golkar di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Jawa Barat, Kamis (12/12) malam.
Turut hadir sejumlah ketum partai politik termasuk Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani.
"Ketua umum partai Golkar, salah satu partai besar, tadi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem parpol, apalagi ada Mba Puan kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain mari kita berpikir," kata Prabowo saat pidato.
Prabowo menilai, dengan sistem yang berjalan sekarang anggaran negara terkuras puluhan triliun.
"Apa sistem ini? berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing, ya kan," ujarnya.
Meniru Malaysia dan Singapura
Prabowo mencontohkan Malaysia, Singapura, India yang lebih efisien memakai anggaran lantaran hanya memilih anggota DPRD. Sedangkan, DPRD itu nantinya memilih calon kepala daerah.
"Aekali milih anggota DPRD, DPRD itu lah yang milih gubernur milih bupati. Efisien gak keluar duit, efisien, kaya kita kaya," ucapnya.
Prabowo menilai, jika ini diterapkan di Indonesia, maka anggaran negara bisa untuk memberi makan anak-anak, memperbaiki sekolah, hingga irigasi.
Prabowo lantas mengajak para ketua umum memikirkan hal ini dan segera mengambil keputusan.
"Ini sebetulnya banyak ketua umum ini sebetulnya bisa kita putuskan malam ini juga, bagaimana?" ucapnya disambut riuh hadirin.
"Kalau saya, jangan terlalu dengarkan konsultan-konsultan asing, srkali lagi saya tidak mau mengajak, kita anti orang asing, tidak, tapi belum tentu mereka mikirin kita kok," pungkasnya.
