Wamendagri: Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD Urgent, Semakin Cepat Semakin Bagus
Menurut Bima, pemilihan kepala daerah lewat DPRD menjadi atensi. Dia menilai, pengesahan dilakukan semakin cepat maka semakin bagus.
Wamendagri Bima Arya mendukung penuh usulan pemiliha kepala daerah melalui DPRD. Hal ini juga diusulkan oleh Presiden Prabowo Subianto dengan alasan menghemat anggaran negara.
Menurut Bima, pemilihan kepala daerah lewat DPRD menjadi atensi. Dia menilai, pengesahan dilakukan semakin cepat maka semakin bagus.
“Pak presiden menangkap urgensinya, semakin cepat semakin bagus. Karena kita mempersiapkan sistemnya,” kata Bima saat ditemui di SMA 34 Jakarta, Selasa (17/12).
Namun, Bima memastikan pemerintah tidak akan terburu-buru. Saat ini, lanjut dia, pemerintah tengah berkonsultasi dengan publik, akademisi kampus, peneliti, LSM, NGO, terutama partai politik dan DPR RI.
Bagaimana yang Menolak?
Terkait suara kontra yang menyebut usulan tersebut sebagai kemunduran demokrasi, Bima mengaku tidak sepakat. Dia meminta publik lebih imbang menilai usulan Prabowo.
Karena apa pun kebijakan dijalankan pasti memiliki lebih dan kurangnya masing-masing.
“Semua opsi ada plus dan minus, kembali ke DPRD ada plus minusnya, dipilih langsung juga ada plus minusnya, semuanya pasti ada catatan dan kita bahas semua di atas meja bersama,” minta dia.
Sebagai informasi, Wacana kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mencuat.
Alasan Prabowo
Wacana tersebut kembali digulirkan Presiden Prabowo Subianto dengan dalih efisiensi anggaran.
Menurut dia, anggaran besar yang digunakan untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bisa dialihkan untuk memberi makan anak-anak hingga perbaikan sekolah.
“Berapa puluh triliun habis dalam satu-dua hari, baik anggaran dari negara maupun dari masing-masing tokoh politik. Kalau dilakukan oleh DPRD, negara bisa hemat dan efisien seperti di Malaysia dan Singapura,” kata Prabowo.
Diketahui, isu ini bukan hal baru dalam politik Indonesia. Gagasan serupa juga sempat mengemuka di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan mendapat dukungan dari sejumlah tokoh politik.
Termasuk Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), kala itu Bambang Soesatyo (Bamsoet).
