Jokowi Soal Isu Pilkada Dipercepat: Urgensinya Apa?
Jokowi mempertanyakan urgensi dari wacana Pilkada dipercepat September.
Jokowi justru mempertanyakan alasan pilkada dipercepat.
Jokowi Soal Isu Pilkada Dipercepat: Urgensinya Apa?
Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum mengetahui adanya isu Pilkada dipercepat dari November 2024 menjadi September 2024. Untuk melakukan itu, dibutuhkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).
Jokowi justru mempertanyakan alasan pilkada dipercepat. Menurutnya, diperlukan pertimbangan mendalam untuk mengeluarkan Perppu terkait hal itu.
"Belum sampai ke situ kok saya. Urgensinya apa? Alasannya apa? Semuanya perlu dipertimbangkan secara mendalam,"
kata Jokowi di ICE BSD, Tangerang, Kamis (31/8).
Merdeka.com
Kepala negara memastikan semua kemungkinan masih dikaji dengan matang di Kementerian Dalam Negeri.
"Saya kira semua itu masih kajian di Kemendagri dan saya belum tahu mengenai itu," ucapnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Daerah (DPR) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera mengungkapkan ada wacana memajukan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada."Resminya belum, tapi informalnya sudah, kita sudah ngobrol antarfraksi," kata Mardani pda wartawan, dikutip Rabu (30/8).
Ketua DPP PKS itu menyebut, usulan memajukan Pilkada digeser dari November menjadi September agar kepala daerah terpilih dapat dilantik pada awal 2025.
"Kalau bisa pelantikannya di awal 2025 semuanya. Jadinya, Oktober (pelantikan) presiden, DPR pusat, provinsi, kabupaten, Januari 2025 seluruh kepala daerah sehingga nyambung, masuk akal," ujarnya.
Namun, kata Mardani, obrolan dan usulan baru sebatas informal saja. Sementara sejauh ini fraksi PKS belum mengambil sikap terkait wacana mempercepat pelaksanaan Pilkada 2024. Meski belum ada sikap resmi, Mardani menilai wacana itu baik, sebab nantinya daerah tidak terlalu lama dipimpin oleh penjabat kepala daerah.
"Secara umum kita menilai kalau feasibility-nya bisa di September agar awal 2025 kepala daerah definitif bisa dilantik, kami sih suka saja, tinggal hati-hati saja," pungkas Mardani.
