"Kalau kita pengennya lebih cepet lebih baik," ketua KPU
Ketua KPU Hasyim Asy'ari menginginkan agar pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 lebih cepat dari jadwal yang telah ditentukan daripada ditunda.
kata Hasyim, kepada wartawan, dikutip Jumat (14/7).
Kendati demikian, dia mengaku, belum tahu apa dasar Bawaslu RI memberikan usulan untuk menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. "Aku belum tahu dasarnya dia (Bawaslu) apa," ucap Hasyim.
Dia menyebut, jika pelaksanaan Pilkada bisa dipercepat tidak perlu harus adanya penundaan. "Kalau bisa tadinya ya Pemilu itu dimajukan, bukan ditunda Pilkada itu, dimajukan dong, ya kan? Kalau bisa cepat kenapa harus lama," kata dia. "Mereka (Bawaslu) kan tahu bagaimana nanti pemerintahan di daerah nanti itu kosong. Apa kita mau dengan Pj-pj terus? Kan tidak juga," sambung Junimart.
Dia pun meminta agar Bawaslu fokus bekerja dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sudah berjalan saat ini. Sebab, Bawaslu tidak ada kewenangan untuk menyampaikan usulan terkait penundaan. "Bawaslu tahunya ketika diputuskan you kerja aja, you sudah punya anggaran, sudah kita ketok juga anggarannya. Mestinya Bawaslu itu mengatakan dalam rangka apa untuk pengawasannya itu ternyata anggaran buat kami kurang cukup, ya itu bisa. Kita akan bahas itu," tegasnya.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang.
Sebelumnya, Bawaslu mengusulkan untuk membahas opsi penundaan Pilkada 2024 yang sudah dijadwalkan digelar pada November 2024.
Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja saat Rapat Koordinasi Kementerian dan Lembaga Negara yang diselenggarakan Kantor Staf Presiden (KSP) Jakarta, Rabu (13/7). Bagja mengungkap sejumlah kekhawatirannya jika Pilkada digelar November 2024. "Kami khawatir sebenarnya Pemilihan 2024 ini karena pemungutan suara pada November 2024 yang mana Oktober baru pelantikan presiden baru tentu dengan menteri dan pejabat yang mungkin berganti," kata Bagja keterangannya, Kamis (13/7).
Dia juga menyinggung sejumlah potensi gangguan jika Pilkada 2024 digelar bersamaan. Salah satunya, kata Bagja, ialah masalah keamanan. "Kalau sebelumnya, misalnya pilkada di Makassar ada gangguan keamanan, maka bisa ada pengerahan dari polres disekitarnya atau polisi dari provinsi lain. Kalau Pilkada 2024 tentu sulit karena setiap daerah siaga yang menggelar pemilihan serupa," ujar dia.
Wacana Pilkada serentak 2024 dipercepat terus bergulir. Awalnya Pilkada dijadwalkan digelar November 2024. Namun, ada usulan agar dimajukan menjadi September.
Baca Selengkapnya
Koalisi PDIP masih menggodok nama-nama Cawapres Ganjar sebelum diumumkan September 2023.
Baca Selengkapnya
Kebijakan WFH ASN Pemprov DKI itu rencananya bakal dimula 21 Agustus sampai 7 September 2023.
Baca Selengkapnya
adwal Pelaksanaan Seleksi CPNS maupun PPPK tahun 2023 akan diumumkan oleh setiap instansi pemerintah pada 16 sampai 30 September 2023.
Baca Selengkapnya
2 Oktober 2023, BEM UI sudah menemui Sudirman Said, sebagai perwakilan dari tim pemenangan Pak Anies Baswedan untuk memberikan undangan resmi.
Baca Selengkapnya
KPK sedianya memanggil Cak Imin, Selasa 5 September 2023. Namun, dari pihak Cak Imin meminta agar pemanggilan tersebut dijadwalkan ulang.
Baca Selengkapnya
BKN mengimbau agar masyarakat khususnya calon pelamar CASN agar merujuk pada laman resmi pemerintah.
Baca Selengkapnya
BKN telah menetapkan jadwal tahapan pelaksanaan seleksi calon Aparatur Sipil Negara (ASN) 2023.
Baca Selengkapnya
Aidit dicap orang paling bertanggung jawab dalam G30S/PKI. Umurnya tak panjang.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi