Demokrat AHY: Kalau Disebut AD/ART 2020 Tak Sah, Berarti Hina MenkumHAM
Pengesahan itu telah dilakukan pemeriksaan dan penelitian oleh KemenkumHAM.
Partai Demokrat membantah bila Kepengurusan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan AD/ART hasil Kongres V Demokrat Tahun 2020 tidak sah. Menurutnya, kubu Moeldoko melakukan kebohongan.
"Bohong kalau kepengurusan Ketum AHY dan AD/ART hasil Kongres V Tahun 2020 tidak sah. Kepengurusan Ketum AHY dan AD/ART hasil kongres tahun 2020 sudah disahkan oleh Negara melalui SK Menkum HAM dan sudah tercatat di lembar negara," kata Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, Kamis (11/3).
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Bagaimana Demokrat akan mendekati partai lain? Selain itu, dia menuturkan bahwa Demokrat membuka komunikasi dengan pihak manapun. Sehingga, ujarnya segala kemungkinan yang ada bakal dikaji secara mendalam.
-
Siapa yang memberi tugas khusus kepada Demokrat? Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan Prabowo memberikan tugas khusus kepada Demokrat untuk bisa memenangkan dirinya di Jawa Timur.
-
Apa yang akan dilakukan Demokrat kedepan? Lebih lanjut, Herman menyatakan bukan tidak mungkin Demokrat ke depan akan membentuk poros baru atau bergabung dalam koalisi yang sudah ada. Segala kemunginan, ujar dia bisa saja terjadi.
-
Kapan Pemilu yang ingin dimenangkan Demokrat? Pembekalan bertujuan untuk memenangkan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
-
Bagaimana Demokrat akan membantu kemenangan Prabowo? Kita harap nanti kalau Partai Demokrat sudah menyatakan secara resmi, itu juga akan tentu memberikan masukan-masukan melalui kader-kader atau putra putri terbaik untuk dipersatu di tim pemenangan," kata Budi.
Menurutnya, pengesahan itu telah dilakukan pemeriksaan dan penelitian oleh KemenkumHAM. Bahwa berkas hasil Kongres 2020 sesuai dengan pasal-pasal terkait di UU Parpol tahun 2008 yang sudah diubah melalui UU Parpol tahun 2011.
"Kalau dikatakan bahwa kepengurusan dan AD/ART hasil Kongres V tahun 2020 tidak sah, berarti para pelaku GPK-PD menghina Menteri Hukum dan HAM dan staf-starnya. Serta menganggap KemenkumHAM tidak cakap dalam melaksanakan tugasnya," ujarnya.
Zaky menegaskan, bahwa pelaku gerakan pengambilalihan kekuasaan partai Demokrat sudah keterlaluan. Menurutnya, sikap kubu Moeldoko sudah mencoreng KemenkumHAM.
"Mentang-mentang berselingkuh dengan oknum kekuasaan, berani-beraninya menghina MenhumHAM dan staf serta menuduh KemenkumHAM tidak cakap melaksanakan tugasnya," katanya.
Baca juga:
Jhoni Allen Ungkap Mahar Pilkada untuk Beli Kantor DPP Demokrat di Jl Proklamasi
Demokrat Kubu Moeldoko Ancam Polisikan AHY Karena Ubah Mukadimah AD/ART Partai
Jhoni Allen Tidak Terima Diberhentikan Demokrat dari Anggota DPR
Partai Demokrat Versi KLB Laporkan AHY ke Polisi
Jhoni Allen Akui Hasil KLB Demokrat Belum Dilaporkan ke Kemenkum HAM
Refly Harun: Ganti KSP, Cara Presiden Pastikan Istana Tak Terlibat Kisruh Demokrat