Demokrat Balas Kritik PDIP ke SBY soal Sistem Pemilu: Apa Kabar Harun Masiku, Hasto?
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengkritik keras pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait perubahan sistem Pemilu yang tengah bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK). Hasto menyebut, perubahan sistem terjadi pada saat SBY menjadi Presiden di 2008.
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengkritik keras pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait perubahan sistem Pemilu yang tengah bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK). Hasto menyebut, perubahan sistem terjadi pada saat SBY menjadi Presiden di 2008.
Menanggapi hal itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menilai Hasto sering menuduh tanpa berdasarkan data dan fakta.
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Kapan Prabowo tiba di Kantor DPP Partai Golkar? Prabowo tiba sekitar pukul 17.00 WIB dengan mengenakan pakaian berwarna hitam dan celana berwarna hitam.
-
Apa yang dikatakan Habiburokhman tentang hubungan Jokowi dan PDIP? Habiburokhman menyebut, sejumlah orang yang kalah pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah move on, usai pesta demokrasi tersebut dianggap berakhir. "Mungkin dari 100 persen sudah 60 persen orang move on. Kemudian juga tahapan kedua hari ke hari misalnya adanya statement dukungan, statement selamat dari kepala-kepala negara penting di dunia itu mungkin membuat sekitar 80 persen orang move on. Terakhir penetapan KPU kemarin mungkin sudah 95 persen orang move on," jelasnya.
-
Bagaimana hubungan Jokowi dan PDIP merenggang? Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Apa yang diusulkan oleh Partai Demokrat terkait penunjukan Gubernur Jakarta? Hal senada juga disampaikan Anggota Baleg Fraksi Demokrat Herman Khaeron. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan agar Gubernur Jakarta dipilih secara langsung. "Kami berpandangan tetap, Pilgub DKI dipilih secara langsung. Bahkan wali kota juga sebaiknya dipilih langsung," kata Herman Khaeron.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
"Pertama, Hasto selalu menuduh Pemilu 2009 di era Pak SBY curang. Padahal, fakta kecurangan pemilu jelas-jelas terjadi di Pemilu 2019. Pelakunya kadernya Hasto, bernama Harun Masiku, dan masih buronan sampai dengan saat ini. Sudah lebih dari 1.000 hari. Sedangkan Komisioner KPU terkait kasus ini sudah ditangkap dan dihukum. Apa kabar Harun Masiku, Hasto?" kata Herzaky, dalam keterangan resmi, Senin (20/2).
Berita terkait Pemilu 2024 bisa dibaca di Liputan6.com
Terkait proporsional tertutup jika dikabulkan oleh MK, Partai Demokrat khawatir akan banyak sosok Harun Masiku bermunculan. "Andalkan kedekatan dengan elit seperti Hasto, begitu ketahuan, komisioner KPK ditangkap, tapi dianya sampai saat ini masih buron," ucapnya.
Dia pun meminta agar Hasto berhenti berkata yang tidak berdasar fakta dan data. Sebab, Herzaky menilai sebagai elit politik harus memberikan contoh yang baik.
"Saran kami, terimalah dengan lapang dada dan ikhlas kalau pernah kalah besar di Pemilu 2009. Memang tidak semua orang punya jiwa ksatria dan ikhlas mengakui kekalahan," tegas Jubir Demokrat itu.
Lebih lanjut, pada saat Demokrat mengalami penurunan suara yang sangat drastis di 2014 dan 2019. Partai berlambang mercy itu tidak pernah menyalahkan, apalagi menuduh partai lain.
"Kami ikhlas, menerimanya dengan lapang dada, mengevaluasi internal kami. Tidak menuduh-nuduh orang lain, seperti yang selalu Hasto lakukan," tuturnya.
"Mari fokus bantu rakyat. Rakyat banyak yang jatuh miskin. Pengangguran semakin melonjak. Harga-harga kebutuhan pokok terus meningkat drastis, mencekik rakyat. Kita fokus ke situ saja. Daripada sibuk menyebarluaskan omongan tak berdasar yang bisa mengarah ke hoaks dan fitnah," imbuh Herzaky.
(mdk/ded)