Demokrat mengeluh diintervensi saat Pilkada, ini tanggapan PDIP
PDIP punya pengalaman diintervensi oleh penguasa. Bentuknya beragam, mulai dari kantor DPP diserang sejumlah orang, hingga tidak diperbolehkan ikut pemilu. Namun, lanjut Hasto, PDIP memilih diam.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto membandingkan respon yang dilakukan partainya dalam menyikapi upaya intervensi dan ketidakadilan saat proses Pilkada. Saat mendapatkan perlakuan tidak adil, kata Hasto, PDIP memilih menyatu dengan rakyat daripada mengeluh seolah menjadi korban.
Pernyataan ini menyikapi keluhan dari Demokrat yang merasa mendapat upaya kriminalisasi dan perlakuan tidak adil dari penguasa di 3 ajang Pilkada.
-
Apa yang disita dari Hasto Kristiyanto oleh penyidik KPK? Handphone Hasto disita dari tangan asistennya, Kusnadi bersamaan dengan sebuah buku catatan dan ATM dan sebuah kunci rumah.
-
Kenapa Hasto Kristiyanto melaporkan penyidik KPK ke Dewas KPK dan Komnas HAM? Dia menceritakan sempat terjadi cekcok dengan penyidik gara-gara handphonenya disita dari tangan asistennya. Pun pada saat pemeriksaan itu juga belum memasuki pokok perkara.
-
Kapan Prabowo tiba di Kantor DPP Partai Golkar? Prabowo tiba sekitar pukul 17.00 WIB dengan mengenakan pakaian berwarna hitam dan celana berwarna hitam.
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Apa yang dikatakan Habiburokhman tentang hubungan Jokowi dan PDIP? Habiburokhman menyebut, sejumlah orang yang kalah pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah move on, usai pesta demokrasi tersebut dianggap berakhir. "Mungkin dari 100 persen sudah 60 persen orang move on. Kemudian juga tahapan kedua hari ke hari misalnya adanya statement dukungan, statement selamat dari kepala-kepala negara penting di dunia itu mungkin membuat sekitar 80 persen orang move on. Terakhir penetapan KPU kemarin mungkin sudah 95 persen orang move on," jelasnya.
-
Siapa yang menyambut kedatangan Prabowo di Kantor DPP Partai Golkar? Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto hingga Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus menyambut langsung kedatangan Prabowo.
"Kami lebih bersikap menyatu dengan rakyat, kami tidak menampilkan wajah, seolah kami jadi korban," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Kamis (4/1).
Hasto bercerita, partainya pernah mendapatkan perlakuan serupa di Pemilu. Bahkan, menurutnya, intervensi yang diterima PDIP lebih parah ketimbang Demokrat.
PDIP punya pengalaman diintervensi oleh penguasa. Bentuknya beragam, mulai dari kantor DPP diserang sejumlah orang, hingga tidak diperbolehkan ikut pemilu. Namun, lanjut Hasto, PDIP memilih diam.
"Ketika Pilkada di Bali 5 tahun yang lalu kami merasakan ada upaya sistematis. kami pun tidak membuat puisi mellow dramatic," sambung Hasto.
Partai Demokrat menyampaikan sejumlah perlakuan tidak adil dan sewenang-wenang terhadap partai dan kader dalam kaitan persiapan Pilkada. Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan, pihaknya mencatat 3 bentuk perlakuan tidak adil yang diduga dilakukan penguasa.
Paling anyar terjadi di Pilkada Kaltim. Hinca menuturkan, partainya mengusung Wali kota Samarinda Syahrie Jaang dan Wali kota Balikpapan Rizal Effendi sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim.
Kejadian ini bermula saat Syahrie dipanggil oleh partai tertentu hingga 8 kali untuk menggandeng Kapolda Kaltim Irjen Pol Safaruddin sebagai cawagubnya. Syahrie menolak karena telah memilih Rizal sebagai wakilnya.
"Padahal ada wakilnya pak Rizal. Maka secara etika politik tidak baik kalau sudah berjalan," kata Hinca.
Akibat penolakan ini, Syahrie dan Rizal dijerat oleh kasus. Syahrie diperiksa sebagai saksi atas kasus pemerasan dan pencucian uang dengan terdakwa Ketua Pemuda Demokrat Indonesia Bersatu (PDIB), Hery Susanto Gun alias Abun, dan Manajer Lapangan KSU PDIB, Noor Asriansyah alias Elly.
Sementara Rizal dijerat atas kasus dugaan korupsi Rumah Potong Unggas (RPU) di Kilometer 13, Kelurahan Karang Joang, Balikpapan Utara.
(mdk/fik)