Demokrat minta Jokowi tegur Menkeu karena salahkan SBY soal ekonomi

"Saya minta Presiden Jokowi menegur keras yang bersangkutan karena sudah membuat pernyataan kontraproduktif," kata dia.

Fraksi Demokrat geram atas pernyataan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro yang menilai bahwa pemerintahan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terlalu terlena dengan kesuksesan menggenjot pertumbuhan ekonomi hingga 6 persen pada 2011. Wakil Ketua Komisi XI dari Fraksi Demokrat, Marwan Asan mengatakan, sebagai Menteri Keuangan, seharusnya Bambang Brodjonegoro bersama jajarannya lebih fokus pada langkah-langkah strategis antisipasi kondisi ekonomi yang semakin mengkhawatirkan.

"Presiden SBY dan tim telah menunjukan keberhasilan melewati krisis 2008 dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi ke 3 dunia setelah China dan India," kata Marwan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8).

Selama 10 tahun era pemerintahan SBY, lanjut Marwan, ekonomi Indonesia rata-rata tumbuh di atas 6 persen. Selain itu, dari sisi nilai tukar diklaim relatif stabil dan inflasi terjaga. "Kemiskinan dan pengangguran menurun dan ini mendapatkan pengakuan dunia internasional," tegasnya.

Marwan juga mengatakan, SBY percaya terhadap kemampuan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam mengelola pemerintahan. Kepercayaan tersebut disampaikan SBY dalam akun Twitter-nya.

"Pernyataan beliau ini sebagai bentuk kontribusi positif untuk negeri ini yang secara langsung memberikan ketenangan kepada pasar dan rakyat Indonesia sehingga keadaan tidak semakin buruk," imbuhnya.

Secara khusus Marwan meminta Presiden Joko Widodo untuk menegur Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro atas pernyataannya tersebut. "Saya minta Presiden Jokowi menegur keras yang bersangkutan karena sudah membuat pernyataan kontraproduktif dan membuat gaduh," tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan perlambatan ekonomi Indonesia memang sudah terjadi sejak 2012. Namun, saat itu pemerintah dan pelaku usaha tak segera berbenah.

Menteri Bambang mengungkapkan, pemerintahan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terlalu terlena dengan kesuksesan menggenjot pertumbuhan ekonomi hingga enam persen pada 2011. Maka saat terjadi pelemahan harga komoditas pada akhir 2012, mereka menganggap hal itu hanya sementara.

"Kalau di sini (Indonesia) usaha komoditas dinikmati di 2009-2010 dan masalah muncul di akhir 2011 ketika itu turun. Cuma orang lupa dan menganggap turunnya sebentar. Ternyata tidak, dan (berlanjut) sampai hari ini. Kerena gelembung stimulasi moneter di negara maju yang berimbas ke ekonomi global masuk ke Indonesia jadi harga naik luar biasa," ujar Menteri Bambang di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Kamis (27/8).

Dia menegaskan pemerintah dan pengusaha agak ceroboh dalam melihat kondisi tersebut. Padahal, pemerintah dan pengusaha harus bergerak cepat menyingkapi kondisi tersebut agar tidak meluas ke perlambatan ekonomi yang lebih besar.

Kuncinya saat itu, lanjut Menteri Bambang, tentu dengan tidak lagi mengandalkan komoditas ekspor bahan mentah. "Jadi perlambatan sudah terjadi, intinya kita memang harus bergerak cepat untuk tidak bergantung pada komoditas," pungkas dia.

Baca juga:
Waketum Demokrat: Tim ekonomi Pak Jokowi sangat lemah
Demokrat: Kisruh KPK vs Polri ganggu stabilitas politik dan ekonomi
Ancaman krisis ekonomi, Fraksi Demokrat harap 7 proyek DPR ditunda
Hanura setuju Jokowi gandeng tim ekonomi SBY atasi ancaman krisis
SBY: Kondisi ekonomi sudah lampu kuning, cegah jangan sampai merah