Demokrat: Moeldoko Jangan Bicara Capres-capresan, Kasihan Presiden
Dia mengatakan, Moeldoko seharusnya membuat kartu tanda anggota jika benar ingin menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Menurut Herzaky cara-cara mendorong Kongres Luar Biasa merupakan inkonstitusional.
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menyarankan Moeldoko jangan sibuk menyiapkan diri sebagai calon presiden 2024. Apalagi di tengah situasi pandemi ini orang yang diamanahi Presiden Joko Widodo harus fokus bekerja.
"Jangan dulu bicara capres-capresan. Kasihan Presiden. Jangan sampai amanah yang sudah diberikan, dibalas air tuba," katanya dalam keterangan tertulisnya, Rabu (3/1).
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Bagaimana Demokrat akan mendekati partai lain? Selain itu, dia menuturkan bahwa Demokrat membuka komunikasi dengan pihak manapun. Sehingga, ujarnya segala kemungkinan yang ada bakal dikaji secara mendalam.
-
Siapa yang memberi tugas khusus kepada Demokrat? Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan Prabowo memberikan tugas khusus kepada Demokrat untuk bisa memenangkan dirinya di Jawa Timur.
-
Apa yang akan dilakukan Demokrat kedepan? Lebih lanjut, Herman menyatakan bukan tidak mungkin Demokrat ke depan akan membentuk poros baru atau bergabung dalam koalisi yang sudah ada. Segala kemunginan, ujar dia bisa saja terjadi.
-
Kapan Pemilu yang ingin dimenangkan Demokrat? Pembekalan bertujuan untuk memenangkan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
-
Bagaimana Partai Demokrat menentukan arah politiknya? "Setelah itu mungkin ke depannya baru lah akan diputuskan berdasarkan harapan masyarakat pro perubahan, pro perbaikan, yang telah meletakkan aspirasi dan harapannya kepada Demokrat selama ini,"
Dia mengatakan, Moeldoko seharusnya membuat kartu tanda anggota jika benar ingin menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Menurut Herzaky cara-cara mendorong Kongres Luar Biasa merupakan inkonstitusional.
"Jangan tiba-tiba ingin menjadi Ketua Umum, apalagi melalui Kongres Luar Biasa. Itu saja sudah salah besar. Itu inkonstitusional," ungkapnya.
Herzaky menegaskan, Moeldoko seharusnya fokus sebagai Kepala Staf Kepresidenan daripada mencampuri urusan Partai Demokrat dan berambisi menjadi calon presiden.
"Pak Moeldoko itu siapa? Pak Moeldoko itu KSP, stafnya Presiden. Tugasnya sekarang membantu Presiden menyelesaikan pandemi dan krisis ekonomi. Jangan malah disibukkan untuk memikirkan pencapresan. Kasihan rakyat, lagi pandemi kok malah memikirkan pencapresan. Kasihan Presiden yang membutuhkan bantuan semua pihak untuk menangani krisis pandemi dan ekonomi," pungkasnya.
Jawaban Moeldoko
Moeldoko pun angkat bicara terkait tuduhan tersebut. Dia meminta tidak mengkaitkan isu tersebut dengan istana.
"Saya masih diam-diam saja sih, karena saya enggak perlu reaktif dalam hal ini, poin pertama jangan dikit-dikit Istana. Dalam hal ini saya mengingatkan sekali lagi jangan dikit-dikit Istana," kata Moeldoko dalam siaran telekonferensi, Senin (1/2).
Dia pun meminta agar publik tidak mengkaitkan isu tersebut dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab kata dia, Jokowi tidak mengetahui hal tersebut.
"Jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini karena beliau dalam hal ini tidak tahu sama sekali, enggak tahu apa-apa dalam hal ini, dalam isu ini, jadi itu urusan saya Moeldoko ini bukan selaku KSP," tegas Moeldoko.
(mdk/fik)