Demokrat Pertanyakan Jokowi Tolak RUU Pemilu Tapi Lempar Wacana Revisi UU ITE
"Jadi menurut saya kalau memang dianggap prioritas oleh presiden Jokowi kemungkinan masing-masing Fraksi di DPR RI akan mempertimbangkan untuk sepakat membahas dan memasukkannya dalam Prolegnas Prioritas 2021," kata Irwan kepada wartawan, Rabu (17/2).
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Irwan mempertanyakan Presiden Joko Widodo yang tiba-tiba membuka wacana revisi UU informasi dan transaksi elektronik (UU ITE). Sementara, sebelumnya Jokowi menolak untuk pembahasan RUU Pemilu.
Irwan meluruskan, tidak ada usulan revisi UU ITE oleh pemerintah. Revisi itu sudah masuk dalam daftar panjang Prolegnas Perubahan tahun 2020-2024 yang ditetapkan DPR. Ia memprediksi, jika Jokowi yang meminta, fraksi pendukungnya di DPR akan mempertimbangkan revisi UU ITE masuk Prolegnas Prioritas.
-
Apa yang ditekankan oleh Jokowi tentang UU Perampasan Aset? Jokowi menekankan pentingnya adanya undang-undang perampasan aset. Hal ini untuk memaksimalkan penyelamatan aset dan pengembalian uang negara. Hal itu diungkapkan Jokowi saat memberi pengarahan dalam Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/4). "Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama," ucap Jokowi.
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Apa yang diusulkan oleh Partai Demokrat terkait penunjukan Gubernur Jakarta? Hal senada juga disampaikan Anggota Baleg Fraksi Demokrat Herman Khaeron. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan agar Gubernur Jakarta dipilih secara langsung. "Kami berpandangan tetap, Pilgub DKI dipilih secara langsung. Bahkan wali kota juga sebaiknya dipilih langsung," kata Herman Khaeron.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
-
Apa yang dilakukan Presiden Jokowi pada hari Jumat, 8 Desember? Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima surat kepercayaan dari 10 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) negara-negara sahabat.
"Jadi menurut saya kalau memang dianggap prioritas oleh presiden Jokowi kemungkinan masing-masing Fraksi di DPR RI akan mempertimbangkan untuk sepakat membahas dan memasukkannya dalam Prolegnas Prioritas 2021," kata Irwan kepada wartawan, Rabu (17/2).
Namun, sikap Jokowi itu dipertanyakan lantaran RUU Pemilu yang sudah disetujui di Baleg masuk Prolegnas Prioritas 2021, tiba-tiba batal. RUU Pemilu tidak dilanjutkan pembahasannya setelah ada pernyataan Jokowi menolaknya.
"Lalu apa pertimbangan presiden Jokowi menolak revisi UU Pemilu yang dianggap prioritas oleh DPR RI dan kemudian justru mencoba mendorong isu UU ITE yang di DPR RI tidak menjadi pembahasan dalam Prolegnas Prioritas 2021," kata Irwan.
Dia mempertanyakan Jokowi yang mendorong revisi UU ITE sementara tidak masuk Prolegnas Prioritas di DPR. Sedangkan RUU Pemilu yang sudah masuk prioritas justru ditolak.
"Cuma kan boleh nanya karena faktanya RUU Pemilu itu sudah dietujui Baleg untuk prolegnas prioritas, tapi kok beliau tidak setuju? Dan malah konsen ke UU ITE yang justru di DPR enggak masuk prioritas," kata dia.
Di sisi lain, Irwan mendukung pernyataan Jokowi yang meminta Polri hati-hati menyikapi dan menerima laporan terkait dugaan pelanggaran UU ITE.
"Karena selama ini banyak sekali korban dari UU ITE ini karena adanya kritik atau pernyataan yang berbeda dalam merespon kebijakan penguasa atau pemerintah," pungkasnya.
Baca juga:
Menkominfo Dukung Pembuatan Pedoman Penafsiran UU ITE
Kapolri: Pelaporan UU ITE Bersifat Delik Aduan Tak Lagi Bisa Diwakilkan
Strategi Kapolri Jalankan Perintah Jokowi Soal UU ITE: Utamakan Mediasi
Kapolri Sebut Penggunaan UU ITE Sudah Tak Sehat, Dipakai Untuk Saling Lapor
Amnesty International: Mereka yang Dikriminalisasi dengan UU ITE Harus Dibebaskan