Demokrat Ungkap Strategi Surya Paloh Gagalkan AHY jadi Cawapres Anies
Anies sudah memilih AHY menjadi Cawapresnya sejak 14 Juni 2023 tetapi digagalkan Surya Paloh.
Anies sudah memilih AHY menjadi Cawapresnya sejak 14 Juni 2023.
Demokrat Ungkap Strategi Surya Paloh Gagalkan AHY Jadi Cawapres Anies
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengungkapkan strategi Ketua Umum PAN Surya Paloh menggagalkan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi Cawapres Anies Baswedan.
Padahal, Anies sudah sejak 14 Juni 2023 memilih AHY menjadi Cawapresnya. Namun, belakangan Surya Paloh bermanuver dan menyiapkan koalisi bersama PKB untuk mengusung Anies Cak Imin.
"Pada 14 Juni 2023, Capres Anies memutuskan untuk memilih Ketum AHY sebagai Cawapresnya," kata Riefky dalam keterangannya, Kamis (31/8).
- Surya Paloh Sepihak Tetapkan Cak Imin Cawapres Anies, Demokrat: Pengkhianatan Piagam Koalisi
- Pernyataan Lengkap Demokrat yang Merasa Dikhianati Anies Baswedan dan Surya Paloh
- Bikin Demokrat Ngamuk, Ini Kronologi Surya Paloh Sepihak Tetapkan Cak Imin Jadi Cawapres Anies Baswedan
- Demokrat Curiga NasDem Upayakan Surya Paloh Jadi Cawapres Anies Baswedan
Keputusan itu telah disampaikan Anies kepada pimpinan partai pendukungnya, Ketum NasDem Surya Paloh, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri, dan AHY serta Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dalam pertemuan itu, tidak ada satupun yang menolak nama AHY.
"Nama Ketum AHY ini telah disampaikan kepada para Ketua Umum Parpol dan majelis tertinggi masing-masing partai; dalam hal ini langsung kepada Surya Paloh, Salim Segaf Al Jufri dan Ahmad Syaikhu, serta kepada Agus Harimurti Yudhoyono dan Susilo Bambang Yudhoyono, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat," jelas Riefky.
"Menurut Capres Anies, ketiga pimpinan Parpol menerima putusan tersebut dan tidak ada penolakan,"
sambungnya.
Anies menyampaikan telah memilih AHY karena memenuhi syarat dan kriteria. AHY dinilai berani dan bersedia menempuh risiko menjadi pendampingnya meski Demokrat terancam diambil alih Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
"Anies melihat syarat keberanian itu sebagai syarat ke-0, yang tidak dimiliki oleh kandidat Cawapres lainnya. Pernyataan soal syarat ke-0 ini juga telah disampaikan kepada publik,"
ujar Riefky.
Kemudian, kata Riefky, Koalisi Perubahan mendorong Anies segera mengumumkan penetapan calon wakil presiden karena desakan dari berbagai kalangan dan merosotnya elektabilitas Anies Baswedan.
Tim delapan telah menyusun rencana deklarasi, tetapi tidak terwujud. Demokrat menduga penyebabnya adalah Anies patuh kepada Surya Paloh untuk menunda deklarasi.
"Capres Anies dan Tim 8 telah merencanakan beberapa kali waktu deklarasi. Namun, rencana deklarasi itu tidak pernah terwujud. Diduga kuat, tidak terlaksananya deklarasi itu karena Capres Anies lebih patuh kepada Ketua Umum Nasdem Surya Paloh yang ingin terus menunda waktu deklarasi. Ini jelas mengganggu dan melanggar prinsip kesetaraan (equality) dalam koalisi," ungkap Riefky.
"Tentang penetapan waktu deklarasi ini, Surya Paloh menyerahkan sepenuhnya kepada Tim 8. Sedangkan SBY dan Salim Segaf bersetuju untuk dilakukan percepatan deklarasi. Pada pertemuan Capres Anies bersama Tim 8 dengan SBY, Capres Anies menyampaikan bahwa deklarasi akan dilakukan pada awal September 2023," ujar Riefky.
Riefky menambahkan, keputusan supaya tidak menunda deklarasi telah ditandatangani oleh AHY pada 25 Agustus 2023. Isinya meminta AHY secara resmi bersedia menjadi calon wakil presiden.
"Inti dari surat tersebut ialah untuk meminta secara resmi agar Ketum AHY bersedia untuk menjadi Cawapresnya,"
ujar Riefky.
Namun, terjadi perubahan mengejutkan. Ketika Surya Paloh secara sepihak menetapkan Cak Imin menjadi calon wakil presiden Anies Baswedan pada 29 Agustus 2023 di NasDem Tower."Malam itu juga, Capres Anies dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan itu. Sehari kemudian, 30 Agustus 2023, Capres Anies dalam urusan yang sangat penting ini, tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat, melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya," pungkas Riefky.