Demokrat yang Selalu Bandingkan dan Sarankan Jokowi Tiru SBY

Netral dalam Pemilu

Partai Demokrat menilai, sikap Jokowi yang mengumpulkan para ketua umum partai koalisi di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (2/5) akan menjadi catatan legacy yang buruk dalam perjalanan demokrasi bangsa pasca reformasi.

"Kasak-kusuk Presiden Jokowi pada pengkondisian pencalonan pasangan tertentu dan upaya menjegal Paslon yang tak dikehendaki menjadi tanda ia tak memiliki komitmen terhadap demokrasi dan jiwa politik kenegarawanan," kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani kepada wartawan, Senin (8/5).

Dia pun meminta agar Jokowi mencontoh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menjaga kualitas pilpres tanpa ikut campur. Serta menjadi negarawan yang menjaga demokrasi.

"Karenanya tak kan lelah kami mengingatkan Pak Jokowi untuk belajar dari Pak SBY pada 2014 yang lalu, berhasil menjaga kualitas pemilu yang berlangsung secara demokratis. Alhamdulillah sukses tercatat dengan tinta emas dalam sejarah sebagai seorang negarawan dan demokratis sejati," tegasnya.

Perpanjangan Jabatan

Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengingatkan Presiden Joko Widodo tidak tergoda dengan perpanjangan masa jabatan dan penundaan pemilu. Demokrat meminta Jokowi tegas menyatakan tolak perpanjangan masa jabatan seperti Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurut Herzaky, Jokowi sedang diuji untuk bisa memastikan pemilu berjalan tepat waktu.

"Karena ini tes-tes ini, uji kepemimpinan seorang Joko Widodo, kalau pemilu ini bisa berjalan tepat waktu, kita bisa apresiasi, makasih pak Jokowi bapak meninggalkan warisan yang baik untuk demokrasi minimal untuk satu hal bahwa pemilu seusai konstitusi berjalan 5 tahun secara kontinyu," ujarnya dalam diskusi yang digelar Lembaga Survei KedaiKopi di kawasan Menteng, Jakarta, Rabu (15/3)

"Ini sesuatu yang luar biasa, ini bukan hal yang mudah karena kita tahu godaan kiri kanannya luar biasa," sambungnya.

Herzaky menceritakan, SBY ketika tahun 2012-2013 banyak pihak yang menggoda untuk perpanjangan masa jabatan. Ada orang-orang menemui SBY di Istana dan Cikeas untuk menawarkan penambahan masa jabatan melalui mekanisme di DPR/MPR.

Namun, SBY secara terang-terangan menyampaikan ke publik bahwa menolak perpanjangan masa jabatan. Pernyataan SBY, kata Herzaky, tegas menolak berbeda dengan Jokowi yang bilang hanya taat konstitusi. Herzaky mengatakan, konstitusi pun masih bisa diubah.

"Pak SBY di salah satu talkhsow disampaikan kenapa begini ya, beliau sampaikan mau dibujuk bujuk kaya apa saya tidak mau. Bukan sekedar bilang saya taat konstitusi, kalau konstitusi diubah gimana?" ujarnya.

"Tapi beliau menyampaikan saya taat konstitusi, tak akan mengkhianati amanah reformasi, tapi yang paling penting beliau sampaikan saya cukup di sini dua periode sudah lebih dari cukup. Selanjutnya harus ada pergantian kepemimpinan sesuai amanah konstitusi. Jadi beliau tidak mau, tegas gitu," jelas Herzaky.

Konflik Iran dan AS

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Renanda Bachtar menyarankan Presiden Joko Widodo mengambil langkah aktif dalam menghadapi isu Geopolitik Iran-AS yang belakangan memanas. Renanda menyebut, Jokowi bisa mengikuti langkah Presiden ke-6 RI SBY.
Dia mengatakan, Jokowi dapat menjadi Diplomat in Chief yang bisa melakukan langkah strategis untuk melakukan komunikasi dan perundingan.

"Kita harus lebih aktif, karena sekalipun Bu Retno sudah ada statement tapi kunci tetap di Pak Jokowi sebagai presiden. Presiden dalam situasi ketegangan bisa menjadi Commander in Chief tetapi dalam ini dibutuhkan oleh presiden sebagai Diplomat in Chief," ujar Renanda saat dihubungi, Rabu (8/1).

"Artinya di atas Menlu ada presiden yang tentu lebih strategis melakukan langkah komunikasi perundingan dan mencapai kesepakatan yang baik untuk kedua belah pihak," lanjutnya.

Pernyataan tersebut berkaitan dengan komentar SBY terkait konflik Iran-AS yang kian memanas. Renanda menyebut, pandangan SBY itu untuk mengingatkan bahwa masalah yang dianggap sepele dapat memicu perang dunia. Seperti dicontohkan SBY, terjadi pada perang dunia jilid pertama dan kedua.

"Artinya jangan anggap remeh masalah yang sepele bisa memicu perang yang besar," jelasnya.

SBY, menurut Renanda, mengingatkan Indonesia sempat aktif dalam perundingan multilateral. Itu, kata dia, pesan SBY kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo sekarang.

"Mengingatkan pada zaman Pak SBY aktif ya berkomunikasi bertemu berunding. Menyatukan pandangan termasuk kawasan-kawasan kita juga. Sekalipun kita pernah tegas tentang Ambalat dulu tetap diplomasi dikedepankan," ucapnya.

"Intinya mengingatkan Pak Jokowi bisa melakukan apa yang dulu Pak SBY lakukan," pungkasnya.

Hadapi Corona

Anggota Fraksi Demokrat Didik Mukrianto mendorong pemerintah untuk menentukan komite khusus pengendalian corona. Didik mengatakan, Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono pernah menerbitkan Perpres membentuk Komite Nasional Pengendalian Flu Burung.

"Mengingat sedemikian besarnya dampak dan kekhawatiran dunia terhadap penyebaran corona, tidak akan salah dan akan lebih komprehensif, serta terukur pengendaliannya apabila pemerintah mempertimbangkan untuk membentuk komite nasional pengendalian Corona secara utuh seperti yang dilakukan Presiden RI Ke-6 SBY dalam menerbitkan Perpres 7 Tahun 2006 tentang Komite Nasional Pengendalian Flu Burung," ujar Didik kepada wartawan, Rabu (4/3).

Didik berharap, komite nasional pengendalian corona ini untuk mempercepat pengendalian virus dan meningkatkan siap siaga menghadapi wabah secara komprehensif.

Ketua DPP Demokrat itu mendorong komite ini untuk menetapkan langkah kebijakan penting. Pertama menetapkan kebijakan dan rencana strategis nasional serta pedoman umum pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan Corona serta kesiapsiagaan menghadapi pandemi influenza.

Kedua, menetapkan dan mengkoordinasikan langkah-langkah strategis dalam rangka pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan Corona serta kesiapsiagaan menghadapi pandemi.

Ketiga, Mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan strategi nasional pengendalian Corona, serta menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan strategis yang timbul dalam kegiatan pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan Corona.

Serta, mengkoordinasikan pengelolaan data dan informasi yang terkait dengan Penyebaran Corona. Didik juga menanggapi langkah Presiden Joko Widodo menetapkan juru bicara. Menurutnya langkah tersebut dibutuhkan.

"Informasi resmi dan tunggal yang terang dan jelas, serta komprehensif dari pemerintah terkait dengan penyebaran Covid-19 (Corona) sangat dibutuhkan untuk meredam kesimpangsiuran dan ketidakpercayaan masyarakat dan internasional terkait dengan penyebaran Corona di Indonesia," kata Didik.

Dia mengingatkan pemerintah juru bicara tidak banyak membantu. Jika tidak diikuti langkah strategis.

Seleksi Menteri

Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) belum terlihat melakukan seleksi para menteri-menterinya. Padahal, tinggal 10 hari lagi Jokowi bakal dilantik sebagai presiden periode 2014-2019.

Menanggapi hal ini, Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron menyatakan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) transparan soal seleksi menteri. Hal ini penting agar publik tahu rekam jejak para calon menteri Jokowi.

"Semasa presiden SBY dilakukan secara transparan bahkan rekam jejak calon menteri selain di fit and proper test langsung oleh presiden dan wakil presiden, juga media mempublish-nya sehingga ada kesempatan masyarakat luas untuk mengetahuinya bahkan memberi masukan," kata Herman dalam pesan singkat, Jumat (10/10).

Herman mendesak baiknya Jokowi transparan dalam melakukan seleksi para calon menteri. Dengan begitu, publik bisa menilai apakah calon tersebut sesuai dengan harapan nantinya.

"Sebaiknya, baik strukturnya maupun para calon menterinya di-publish agar masyarakat luas bisa menilai dan tentunya di harapkan akan dihasilkan menteri-menteri yang memenuhi kriteria dan harapan rakyat," tegas Herman.

Tak Alergi Kritik

Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Preside ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kompak mengkritik pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). SBY menyatakan kekhawatirannya jika penguasa sampai melampaui batas akan abuse of power atau menyalahgunakan kekuasaannya.

Tak tinggal diam, Presiden Jokowi angkat bicara. Soal pernyataan SBY agar penguasa tak melampaui batas agar tidak abuse of power atau menyalahgunakan kekuasaannya, Jokowi menilai pernyataan SBY itu sangat berlebihan.

Sindiran itu langsung mendapat respons dari Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Didi Irawadi. Dia meminta Presiden Jokowi tidak alergo dengan kritik. Sebab, pemerintah perlu selalu diingatkan bahwa masih banyak masalah bangsa yang harus diselesaikan.

"Presiden Jokowi sekali lagi hendaknya tidak anti kritik, bagaimanapun jangan anggap semua kehidupan masyarakat sudah berjalan baik2 saja tanpa perlu dikoreksi sedikitpun. Ingat daya beli masyarakat, pengangguran, kemiskinan, dan berbagai problem bangsa masih terus terjadi," ujar Didi melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (29/7).

Didi mengingatkan, Demokrat selalu mendukung kebijakan dan program pemerintahan Jokowi-JK yang memang bertujuan baik. Koreksi atau kritik yang dilayangkan Demokrat semata-mata hanya untuk perbaikan. Atas nama rakyat dan konstitusi, Demokrat mengingatkan pemerintah.

"Sekali lagi Pak Presiden jangan pernah padamkan semangat reformasi yang telah dibangun dengan susah payah."

Didi mencontohkan Ketua Umum Partai Demokrat SBY yang tidak alergi kritik. Selama 10 tahun memimpin Indonesia, SBY selalu mendengar masukan dari orang lain.

"Sebagai pemimpin yang cinta demokrasi, SBY tidak pernah sedikitpun anti terhadap kritik, sekalipun kritik itu keras bahkan kerap berlebihan. Tidak seorangpun yang pernah dituduh makar hanya karena berbeda pendapat apalagi hanya kritik," imbuhnya.

Hak Berpendapat

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengomentari ditahannya musisi sekaligus kader Partai Gerindra Ahmad Dhani Prasetyo karena kasus ujaran kebencian di media sosial. Menurut dia, kebebasan berpendapat saat ini sudah berbeda dari era reformasi dan era kepemimpinan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Saya kira era kali ini (Jokowi) beda dengan era SBY. Kebebasan menyampaikan pandangan, pendapat sebagai syarat utama ruang demokrasi kita menjadi sesuatu yang mahal harganya," kata Hinca di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/1).

Hinca menilai, tidak seharusnya pemerintah merasa alergi dengan kritikan. Kata dia, di era SBY pun semua bebas mengemukakan pendapat.

"Sebuah pemerintahan dan kekuasaan sesungguhnya memerlukan kritik, pandangan yang berbeda agar langgeng kekuasaan," ujarnya.

"Oleh pejabat-pejabat publik kita tak perlu alergi untuk perbedaan pendapat, kami di Demokrat selalu katakan menyuarakan kebebasan berpendapat, di era SBY misal ruang demokrasi kita harus kita isi beda pendapat," sambungnya.

Meski begitu, Hinca tetap berharap, Dhani bisa menempuh upaya hukum lanjutan terkait kasusnya itu. Semua itu, lanjutnya, digunakan untuk mencari keadilan.

"Saya belum tahu dia banding atau tidak, tapi upaya hukum yang ada jadi ruang siapa saja untuk cari keadilan, yang merasa kehilangan keadilan," ucapnya.