Deretan kritik keras elite PAN pada pemerintah Jokowi
Deretan kritik keras elite PAN pada pemerintah Jokowi. Partai Amanat Nasional (PAN) kini tengah disorot koalisi pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla (JK). PAN kerap berbeda dalam isu-isu krusial dengan para partai pendukung Jokowi-JK.
Partai Amanat Nasional (PAN) kini tengah disorot koalisi pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla (JK). PAN kerap berbeda dalam isu-isu krusial dengan para partai pendukung Jokowi-JK seperti PDIP, Golkar, PKB, NasDem, PPP dan Hanura.
Isu reshuffle pun berhembus kencang seiring bandelnya PAN. Memang PAN adalah satu-satunya partai pendukung Jokowi yang terang-terangan berani keras mengkritik pemerintah. Salah satunya soal penerbitan Perppu Ormas yang dilakukan Jokowi.
"Kalau lihat situasi negara belum genting. Lalu apa yang jadi dasar perppu ini keluar?" tanya Wasekjen PAN Yandri Susanto dalam sebuah diskusi di bilangan Cikini, Jakarta, Sabtu (15/7) kemarin.
-
Apa yang terjadi di Bukber Kabinet Jokowi? Bukber Kabinet Jokowi Tak Dihadiri Semua Menteri 01 & 03, Sri Mulyani: Sangat Terbatas
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Mengapa Pak Jokowi diundang ke Apel Kader Partai Gerindra? Bapak Presiden diundang acara Apel Kader Partai Gerindra pada hari Sabtu, 31 Agustus 2024 Pukul 19.00 WIB. Rencana Bapak Presiden akan hadir dan memberi Sambutan
-
Apa yang mungkin diberikan Jokowi untuk Kabinet Prabowo? Tak hanya memberikan pendapat, mantan Wali Kota Solo tersebut juga bisa memberikan usulan nama untuk kabinet mendatang.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Apa tanggapan Jokowi soal rencana Prabowo menambah jumlah Kementerian? Jokowi mengaku tak memberi masukan kepada Prabowo soal penambahan kementerian.
Yandri mengingatkan, pemerintah perlu mengkaji lebih dalam Perppu nomor 2 tahun 2017. Salah satunya tidak adanya poin mekanisme pembubaran Ormas melalui peradilan. Menurut politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini pemerintah mengesampingkan demokrasi jika tidak ada proses pembubaran Ormas melalui peradilan.
"Zaman orde baru, orde lama tidak seperti ini. Kami tegaskan bagi PAN Pancasila adalah Final. Jangan sampai pemerintah dianggap represif," kata Yandri.
Bukan cuma Yandri, bahkan sang ketua umum PAN Zulkifli Hasan juga keras mengkritik pemerintahan Jokowi. Lagi-lagi hanya karena Perppu Ormas ini.
"Perppu itu kan kalau keadaan genting memaksa. Siapa yang menyarankan Presiden untuk tanda tangan Perppu? Sarannya kurang tepat," kata Zulkifli mengkritik pembisik Jokowi.
Begitu juga dengan Sekjen PAN Eddy Soeparno. Dia sepakat dengan Zulkifli, bahwa Perppu ini tidak seharusnya diterbitkan pemerintah.
"Perppu suatu hal perlu mendapatkan persetujuan dari DPR, Pak Zul (ketum PAN) menyatakan kasihan kalau memang penasihat presiden mengeluarkan perppu, tidak jaga wibawa," kata Eddy
Eddy mengingatkan, seharusnya partai pendukung wajib menjaga wibawa Presiden Jokowi. Sayang, dia tak mengungkap siapa pembisik Jokowi yang dimaksud itu.
"Padahal kita semua wajib, apalagi partai pendukung, wajib menjaga wibawa Presiden," tutup dia.
Akibat kritik ini, partai pendukung Jokowi pun sepakat, bahwa partai yang tak solid semestinya keluar dari koalisi pemerintah. Meski, tidak langsung menyebut partai itu adalah PAN.
"Ketika dia diminta kewajiban dia menolak. Karena itu, kalau memang tidak nyaman di dalam koalisi, karena ada banyak permintaan, hanya untuk mendapatkan hak saja tetapi tidak mau kewajiban lebih baik mengundurkan diri saja," kata Politikus NasDem Taufiqulhadi menanggapi sikap PAN.
Sekjen PPP Arsul Sani memaklumi jika perbedaan pandangan terjadi di dalam koalisi untuk hal-hal yang tidak mendasar. Misalnya, Pilgub DKI 2017 dan program sekolah lima hari yang ditawarkan Kemendikbud.
"Kalau yang tidak mendasar, boleh dong berbeda. Pertanyaannya kemudian, yang mendasar itu apa? Kalau bagi kami PPP, soal Perppu itu mendasar, soal Presidential Threshold, itu mendasar. Tetapi kalau soal kebijakan 5 hari sekolah itu, itu enggak mendasar. PPP pun keberatan dengan kebijakan 5 hari sekolah," kata Arsul di Mahkamah Konstitusi, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (14/7).
PDIP lebih keras lagi menanggapi manuver PAN. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai, partai-partai pendukung pemerintah harus solid dan tidak boleh setengah-setengah mendukung Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Menurut Hasto, Presiden Jokowi seharusnya melakukan evaluasi terhadap partai yang membelot dari sikap partai pendukung pemerintah lainnya.
"Ketika partai menyatakan mendukung tapi di tingkat implementasi justru bersifat setengah setengah Presiden punya kewenangan untuk melakukan evaluasi, tetapi PDIP bukan dalam posisi untuk mendorong-dorong," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (13/7).