Desmond nilai pertemuan Jokowi & SBY tak akan ubah peta politik

"Saya pikir ini biasa saja, tak ada pengaruh yang signifikan," kata Desmond.

Ketua DPP Partai Gerindra Desmond J Mahesa mengatakan pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) adalah hal yang biasa. Menurut Desmond, tidak ada perubahan yang signifikan terhadap peta politik nasional pascabertemunya Jokowi dengan SBY walaupun keduanya membahas Perppu Pilkada langsung.

"Saya pikir ini biasa saja, tak ada pengaruh yang signifikan," kata Desmond kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/12).

Desmond menegaskan, berubah atau tidaknya soal sikap partai politik terhadap Perppu Pilkada yang diajukan SBY di akhir masa jabatannya sebagai presiden akan terlihat pada masa sidang awal tahun 2015. Ke mana kecenderungan sikap partai-partai menanggapi Perppu Pilkada akan terbaca saat DPR telah usai masa resesnya.

"Akan kelihatan jelas pada masa sidang yang akan datang, ke mana kecenderungan partai-partai ini menentukan sikap apakah langsung atau menolak Perppu. Catatan ini yang akan menentukan," jelasnya.

Sebelumnya diketahui, Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait meyakini, pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beberapa hari lalu dapat mengubah konstelasi politik nasional di Indonesia. Sebab, kata dia, Jokowi dan SBY adalah tokoh trendsetter yang sama-sama berpijak pada aspirasi rakyat.

"Dasar berpolitik ini juga kokoh sebab dibangun berdasarkan idealisme, bukan karena didasari pragmastisme, atau bagi-bagi kekuasaan dan bagi-bagi jabatan. Idealisme itu adalah menjaga kedaulatan rakyat melalui pilkada langsung," kata Maruarar kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (11/12).

Menurut Maruarar, antara Jokowi dan SBY secara bulat mendukung pemilihan kepala daerah langsung dipilih oleh rakyat. Perubahan peta politik nasional khususnya mengenai sikap Perppu Pilkada langsung berubah setelah adanya pertemuan antara Jokowi dan SBY. Partai-partai politik mau tidak mau harus mendengarkan aspirasi rakyat jika ingin tetap mendapatkan simpati pada Pemilu 2019.

"Kehendak dan aspirasi rakyat ini tercermin dari berbagai survei, aksi demonstrasi dimana-mana dan juga penyataan-pernyataan para kepala daerah yang juga selama ini dipilih secara langsung," jelas Maruarar.