Di Depan Jokowi, Airlangga Tekankan Golkar Tolak 'People Power'
Airlangga bercerita, dalam sejarahnya people power di Indonesia dalam mengganti kepemimpinan bisa dilihat di pada tahun 1965 dan 1998. Kendati, menurut Airlangga hal itu telah disepakati dengan solusi membatasi masa jabatan presiden dan melangsungkan Pemilu.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto tegas, menolak dorongan aksi people power yang disebut bisa mendeligitimasi hasil Pemilu 2019. Pesan itu tegas disampaikan Airlangga saat agenda buka puasa bersama Presiden Joko Widodo.
"Partai Golkar menegaskan kepada pihak yang kurang puas terhadap hasil Pemilu, bisa mengadukan ke Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi, bukan mencari solusi ke jalanan," kata Airlangga di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (19/5).
-
Apa yang diklaim Airlangga sebagai pencapaian Partai Golkar? "Dengan demikian Partai Golkar mengalami kenaikan dan dengan Partai Golkar mengalami kenaikan, Partai Golkar juga yang mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran bisa berkontribusi kepada kemenangan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka," tutup Airlangga.
-
Bagaimana Airlangga Hartarto mengelola potensi konflik di dalam Partai Golkar? Lanjut Dedi, Airlangga juga mampu merawat infrastruktur partai dengan mengelola potensi konflik yang baik.
-
Bagaimana Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Golkar? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Siapa yang menyampaikan keinginan aklamasi untuk Airlangga Hartarto dalam memimpin Golkar? Untuk informasi, kabar adanya keinginan aklamasi dari DPD I dalam penunjukkan Airlangga kembali memimpin Partai Golkar disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Lodewijk F. Paulus.
-
Apa alasan Nurdin Halid menilai Airlangga Hartarto layak memimpin Golkar? "Sangat layak, Erlangga memimpin Golkar," ujarnya kepada wartawan, Rabu (3/4). Nurdin mengaku di Pemilu 2024, Golkar perolehan kursi di DPR RI meningkat menjadi 102. Padahal di Pemilu 2019, Golkar hanya meraih 85 kursi. "Dari 85 kursi menjadi 102, itu tidak mudah. Sangat layak (memimpin kembali Golkar)," tuturnnya.
-
Bagaimana caranya DPD I Golkar bisa mengganti Ketua Umum Airlangga Hartarto? Aturan mengenai pergantian ketum tercantum dalam anggaran dasar Partai Golkar dengan beberapa ketentuan. Salah satunya, apabila dua per tiga Pengurus Partai (DPD) Provinsi sepakat agar Munaslub dilaksanakan.
"Partai Golkar menolak People Power," jelas Airlangga dalam pidatonya menjelang waktu berbuka puasa.
Airlangga bercerita, dalam sejarahnya people power di Indonesia dalam mengganti kepemimpinan bisa dilihat di pada tahun 1965 dan 1998. Kendati, menurut Airlangga hal itu telah disepakati dengan solusi membatasi masa jabatan presiden dan melangsungkan Pemilu.
"Oleh karena itu pada Pemilu yang lalu seluruh partai politik telah sepakat, 80 persen masyarakat menggunakan hak pilihnya maka ini mempertegas legitimasi Pemilu 2019," jelas Airlangga.
Reporter: Muhammad Radityo
Sumber: Liputan6.com
(mdk/rnd)