LIVE

Di muktamar PPP, JK bilang namanya partai persatuan bukan perpecahan

JK harap tak ada lagi konflik di internal PPP.

Kisruh PPP

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berharap tak ada sengketa internal kepengurusan PPP lagi. Meski Muktamar VIII PPP sudah digelar sebanyak tiga kali, namun dia berharap agenda kali ini menjadi Muktamar islah.

"Kita sampaikan puji syukur karena bisa menghadiri Muktamar PPP VIII, setidak-tidaknya VIII C‎. Karena ada a, b dan c. Tapi itu sama partai saya juga ada a, b, c. Mudah-mudahan tidak ada d, ini terakhir VIII C," ujar JK dalam penutupan Muktamar VIII PPP di‎ Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta, Minggu (10/4).

Sedangkan pekerjaan rumah, kepengurusan baru PPP sebaiknya segera merangkul ulang kubu Djan Faridz. JK menilai, jika didasari kebijaksanaan yang arif, permasalahan konflik dua kubu akan berakhir.

"Apalagi namanya partai persatuan, masak mau pecah. Bukan partai perpecahan Indonesia itu kan," tuturnya.

Selain itu, JK menginginkan, beberapa kader PPP yang masih terpecah segera menentukan sikapnya. Hal tersebut agar tercapai Muktamar islah yang sempurna.

"Saya juga harapkan teman-teman yang belum menentukan sikap, dapat segera menentukan sikapnya dalam hal ini," pungkasnya.

Baca juga:
Kubu Djan sebut muktamar islah PPP cuma fotocopy muktamar Surabaya
Politisi PPP sebut tak ada alasan gugat Romi yang jadi ketum lagi
Muktamar islah usai, konflik di tubuh PPP belum berakhir
Romi janji tak asal main pecat kader dan rotasi anggota fraksi
Istri SDA minta Romi rangkul kubu Djan Faridz
Lewat istri, SDA ucapkan selamat Romi terpilih jadi Ketum PPP
Djan Faridz diundang tapi belum hadir di Muktamar Islah

Orang lain juga bertanya?
(mdk/rnd)
JK Nilai Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Cegah Parlemen Jalanan

JK kembali mengajak pihak-pihak keberatan dengan hasil Pemilu 2024 menempuh jalur konstitusional.

Jusuf Kalla
KPK Telaah Dugaan Korupsi Klaim Fiktif BPJS Bermoduskan Baksos

Setelahnya KPK baru bisa menyelidiki dugaan klaim fiktif di kasus tersebut.

KPK
Jusuf Kalla: Tidak Ada Partai Mau Jadi Oposisi, di Luar Pemerintah adalah Kecelakaan

JK mengatakan, partai politik didirikan sebagai kendaraan politik untuk mendapatkan kekuasaan dan kewenangan.

Jusuf Kalla
Jusuf Kalla: Tidak Ada Partai Mau Jadi Oposisi, di Luar Pemerintah adalah Kecelakaan

JK mengatakan, partai politik didirikan sebagai kendaraan politik untuk mendapatkan kekuasaan dan kewenangan.

Jusuf Kalla
Pantun Cak Imin di DPP PKS: 'Ke Jombang Membeli Es, Kalau Mau Berjuang Ya Hanya dengan PKS'

Ketua Umum PKB ini menilai, PKS mempunyai nama partai yang sesuai dengan isu visinya yakni keadilan, sejahtera yang harus diwujudkan secara bersama-sama.

cak imin
KPK Pastikan Penyidik Bebas dari Muatan Politik

Pemanggilan dan pemeriksaan dipastikan tetap menjunjung tinggi asas hukum yang berkeadilan.

KPK
Hati-Hati Penipuan Mengaku dari Ditjen Pajak, Begini Modusnya

Modus itu dilakukan oleh pihak yang berpura-pura menjadi pegawai DJP lalu berkomunikasi dengan wajib pajak.

Pajak
Menkum HAM Akui Sudah Tandatangani Kepengurusan PKB Hasil Muktamar Bali: Kalau Tidak Salah Ya

Dia mengatakan prinsipnya Kemenkum HAM tidak mungkin menahan jika ada permohonan dari partai politik.

PKB
PKS Tentukan Jadi Oposisi atau Gabung Pemerintah Setelah Hasil Pemilu Diumumkan KPU

Posisi PKS di pemerintahan bakal diputuskan lewat Musyawarah Majelis Syuro PKS.

PKS
Menag Yaqut: Bung Karno Tidak Boleh Diklaim Satu Partai Saja

Selama ini, Bung Karno identik dengan PDI Perjuangan.

Menag Yaqut Cholil Qoumas
Kecewa DPP Golkar Usung Politisi PAN di Pilkada Jambi, Kader Bakar Atribut Partai

Peserta aksi mengaku kecewa karena DPP Partai Golkar tidak mengusung kadernya pada Pilkada Jambi dan justru mendukung politisi dari partai lain.

Partai Golkar
PPP Kecewa Gugatan Sengketa Hasil Pileg 2024 Ditolak: MK Tidak Bisa Beri Rasa Keadilan

PPP menilai MK tidak melakukan pemeriksaan secara komprehensif sehingga keputusan diberikan tak mengakomodir keadilan rakyat memilih PPP.

ppp lolos parlemen
Bantah Pindahkan Suara ke Partai Garuda, KPU Minta MK Tolak Gugatan PPP

PPP menyebut, telah terjadi perpindahan suara partainya secara tidak sah kepada Partai Garuda yang menyebabkan PPP tak lolos ambang batas parlemen 4 persen.

KPU