Dicecar hakim, saksi kubu Agung sebut Munas Bali tidak demokratis
Supriadi mengungkapkan tidak puas dengan pelaksanaan Munas di Bali sehingga hadir juga di Munas Ancol.
Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Lilik Mulyadi melanjutkan sidang kasus perkara Golkar Munas Bali dan Golkar Munas Ancol, pada Senin (29/6) dengan agenda yang sama yaitu saksi fakta kubu Munas Ancol (Agung Laksono) seperti Kamis (25/6) lalu.
Dalam sidang ini, Lilik yang didampingi oleh hakim anggota Ifa Sudewi dan Dasma mencecar saksi kubu Agung Laksono salah satunya Kader Partai Golkar di Kabupaten Kotawaringin Timur, Supriadi, terkait pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Bali dan Munas Ancol Partai Golkar yang waktu pelaksanaannya cukup berdekatan.
"Emang dalam AD/ART diatur pelaksanaan Munas yang berdekatan?" tanya Lilik saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Senin (29/6).
"Tidak tahu Pak, karena saya dari daerah," kata Supriadi.
Dulu pernah Munas yang berbarengan?" tanya Lilik kembali
"Tidak pernah," jawab Supriadi.
Supriadi mengungkapkan tidak puas dengan pelaksanaan Munas di Bali sehingga hadir juga di Munas Ancol. Menurut dia pelaksanaan Munas Bali tidak lagi Demokratis.
"DPD kota merasa tidak nyaman, hadir-hadir begitu saja. Munas Bali itu ada intimidasi yaitu kami dipaksa menandatangani materai di atas Rp 6.000, apabila itu tidak kami lakukan, maka kami di Plt langsung dengan sekretaris. Dan tidak demokratis karena kami tidak diberi keleluasaan untuk memilih maupun protes. Jika kami tidak menuruti perintah, maka kami dipecat," tuturnya.
Baca juga:
Ini harapan KPU soal sengketa Golkar dan PPP
Kubu Agung ke hakim: Mohon maaf, sampai saat ini Munas Bali tak ada
Di sidang, Yorrys jelaskan mengapa ada Golkar Munas Ancol dan Bali
Giliran Golkar Munas Ancol boyong 16 saksi ke PN Jakarta Utara
Hakim sidang kisruh Golkar: Apakah masih mungkin berdamai?
-
Bagaimana Golkar merespon wacana Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta? Golkar merespons wacana Ridwan Kamil bersedia maju di Pilkada DKI Jakarta karena berasumsi eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan tidak akan maju lagi sebagai calon gubernur. Saat itu, Anies merupakan capres yang berkontestasi di Pilpres 2024. Oleh karena itu, Golkar memberikan penugasan kepada Ridwan Kamil untuk maju di Jakarta dan Jawa Barat.
-
Di mana kemacetan parah di Jakarta sering terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Apa fungsi utama Gedung Kesenian Jakarta saat ini? Saat ini, gedung tersebut masih aktif digunakan sebagai lokasi pertunjukkan seni khas nusantara maupun luar negara.
-
Kenapa Golkar belum memutuskan untuk mendukung Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta? Oleh sebab itu, Doli mengatakan alasan itu yang membuat Golkar belum memutuskan nasib Ridwan Kamil. Pengumuman baru akan dilakukan akhir Juli atau awal Agustus mendatang. “Kesepakatan antara Pak Airlangga dengan pimpinan partai politik lain kita tunggu sampai akhir Juli atau awal Agustus,” kata Doli.
-
Bagaimana Golkar memandang peluang Anies maju di Pilkada DKI? "Jadi, karena itu bagi kami prinsipnya siapapun ya punya hak untuk menjadi calon kepala daerah, tapi tentu dukungan partai politik ini menjadi sangat penting karena itu menjadi prasyarat yang harus dipastikan bahwa seseorang bisa mencalonkan diri karena ada dukungan dari partai politik," imbuh Ace.