Sikap Politik PKB di Pemerintahan Prabowo-Gibran Ditentukan Dalam Muktamar
PKB menggelar Muktamar pada 24-25 Agustus 2024 di Nusa Dua Bali.
Sekretaris Panitia Muktamar PKB 2024, Syaiful Huda memastikan sikap partainya akan ditentukan dalam penutupan agenda Muktamar yang berlangsung selama dua hari ini, 24-25 Agustus 2024.
Menurut dia, meski sang ketua umum Muhaimin Iskandar sudah sering mengatakan hal terkait di publik. Tetapi pernyataan tersebut harus dituangkan secara formik sebagai butir keputusan dari PKB melalui Muktamar.
“Muktamar ini akan memutuskan secara kelembagaan posisi PKB terhadap pemerintahan presiden terpilih Pak Prabowo Subianto. Walau secara informal dalam berbagai forum ketua umum kami sudah menyampaikan, (PKB) bagian dari pemerintahan Pak Prabowo Subianto,” kata Huda saat jumpa pers di Nusa Dua Bali, Sabtu (24/8/2024).
Huda menjelaskan, salah safu poin Muktamar adalah melembagakan sikap politik final terkait dengan posisi PKB terhadap pemerintahan baru pasca berakhirnya kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Jadi nanti akan masuk di dalam salah satu butir rekomendasi politik dari Muktamar dua hari ini, terkait hal tersebut,” Huda menandasi.
Seperti diketahui, PKB menggelar Muktamar pada 24-25 Agustus 2024 di Nusa Dua Bali. Nantinya pada kegiatan tersebut, posisi ketua umum PKB yang saat ini dijabat Muhaimin Iskandar akan dievaluasi.
Selain dievaluasi, Cak Imin juga akan menyudahi periode kepemimpinannya dalam lima tahun terakhir. Nantinya Muktamar akan mendengarkan suara para muktamirin atau peserta muktamar terkait calon ketua umum berikutnya untuk PKB masa kepemimpinan lima tahun berikutnya.
Sebelumnya diberitakan, Cak Imin sendiri mengaku pasrah dan menyerahkan semuanya kepada hasil muktamar. Dia mengaku tidak berambisi untuk kembali dipilih menjadi ketua umum PKB untuk periode berikutnya.
“Pada dasarnya saya pasrah apapun yang menjadi pilihan cabang PKB saya ikut tapi saya juga tidak berambisi,” kata Cak Imin kepada media di Jakarta, Jumat (23/8/2024).
Cak Imin mengakui, menjadi ketua umum partai bukanlah tugas ringan. Sebab ada tanggungjawab berat yang dipikul selama lima tahun atau satu periode masa kepemimpinan.
“Menjadi ketum itu adalah tugas berat, bukan soal kepingin tapi soal tanggung jawab. Porsi muktamar itu kan mengakhiri masa jabatan saya,” Cak Imin menandasi.
