Dimyati: Jangan gulingkan Ahok seperti kasus PPP, tak enak rasanya

Dia berharap agar Pemprov DKI untuk terus melakukan koordinasi dengan DPRD, tanpa ada perseteruan terus menerus.

PPP kubu Djan Faridz tetap memberikan dukungan kepada DPRD untuk menjalankan hak angket kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Menurut mereka, angket adalah hak setiap anggota dewan dan itu adalah sah.

"Hak angket itu hak setiap anggota dewan. Sah-sah saja, kami mendukung tapi kami meminta agar tetap mengantar Ahok selesai sampai masa tugasnya. Jangan ditumbangkan di tengah jalan, enggak baik itu dalam era demokrasi," ujar Sekjen PPP kubu Djan Faridz, Dimyati Natakusumah saat dihubungi, Senin (2/3).

Dimyati mengatakan, meskipun angket merupakan hak setiap anggota dewan, dia berharap agar Pemprov DKI untuk terus melakukan koordinasi dengan DPRD, tanpa ada perseteruan terus menerus. "Seharusnya kalau ada yang keliru ya diingatkan, ditegur dinasihatin. Saya minta sama Ahok juga koordinasilah sama DPRD. Saya sih berharap Ahok selesai sampai masa tugas 2017," ucapnya.

Menurut Dimyati, ada beberapa oknum di DPRD yang memang ngotot untuk menjatuhkan Ahok dari kusri Gubernur. "Jangan menggulingkan seperti kasus PPP itu tidak enak rasanya," tandasnya.

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melaporkan adanya dugaan dana siluman yang dilakukan oleh DPRD dalam APBD 2015. Dengan adanya laporan tersebut, Sekjen Partai NasDem, Patrice Rio Capella, menyatakan menarik diri dari kepanitiaan hak angket, dan menyerahkan sepenuhnya kepada KPK.

Selain NasDem, partai lainnya yang berencana menyabut Hak Angket adalah PKB. Wasekjen PKB, Daniel Jonan mengatakan, DPP PKB rencananya akan menggelar rapat fraksi untuk membicara hal tersebut.

"Yang saya dengar DPP memutuskan untuk menarik. Tetapi perintah DPP itu akan ditindak lanjuti dengan rapat fraksi di Jakarta," kata Daniel saat dihubungi, Senin (2/3).