Disesalkan, babinsa data masyarakat untuk dukung Prabowo

Alasan babinsa mendata pilihan masyarakat. Prakteknya, menggiring warga untuk memilih capres tertentu.

Menjelang Pilpres, bintara pembina desa (babinsa) mendata calon presiden dan wakilnya dengan mengarahkan warga memilih pasangan Prabowo Subianto - Hatta Rajasa di Jakarta Pusat. Hal serupa juga terjadi di Gunung Kidul, Yogyakarta.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Seknas Jokowi, ada pengumpulan anggota babinsa oleh koramil setempat. Mereka diinstruksikan untuk melakukan kegiatan door to door ke masyarakat dalam mendukung calon presiden tertentu.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengingatkan, anggota TNI tidak boleh terlibat dalam menentukan kecenderungan bagi pemilih untuk memilih. Anggota Bawaslu, Nelson Simanjuntak, mengatakan, anggota babinsa yang turun ke lapangan dengan modus melakukan pendataan terancam hukuman pidana.

"Kalau itu terkait dengan ketidaknetralan TNI atau misalnya membuat tindakan tidak netral menentukan pasangan tertentu, itu bisa terkena pidana," ujar Nelson di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat,  Jumat 6 Juni 2014.

Menurut pengamat politik dari Soegeng Sarjadi School of Government (SSSG) Fadjroel Rachman, ada dua kemungkinan yang terjadi pada kasus pengerahan Babinsa itu.

Pertama, dilakukan terstruktur. Perintah datang dari komandan di atasnya. Babinsa dibawahi Komandan Koramil, yang di bawahi oleh Komandan Kodim, Korem, Kodam, Komandan TNI AD, hingga presiden sebagai panglima tertinggi.

Kemungkinan kedua, gerakan Babinsa itu sporadis dan dilakukan oleh oknum komandan tentara di lapangan yang mendapat order secara individual dari pendukung capres-cawapres tertentu. Bisa jadi perintah itu terpotong di tengah dari komando setingkat yang diisi perwira menengah.

Namun, menurut Kepala Seksi Intelijen Kodim 0501/Jakarta Pusat Kapten Infanteri Tatang Supardi, pendataan untuk mengidentifikasi wilayah-wilayah dengan preferensi suara terhadap kandidat calon presiden untuk mengamankan dan mencegah potensi bentrok antar-pendukung. (skj)