Ditantang Data Kebocoran APBN, Kubu Prabowo Bilang Sudah Jadi Rahasia Umum

Juru Kampanye Nasional (Jurkamnas) Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno, Muhammad Syafi'i menilai tidak perlu lagi mengungkap data terkait penggelembungan atau mark up dana setiap proyek pemerintahan. Sebab, kata dia, data mark up sudah menjadi rahasia umum.

2019-02-07 16:34:39

Juru Kampanye Nasional (Jurkamnas) Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno, Muhammad Syafi'i menilai tidak perlu lagi mengungkap data terkait penggelembungan atau mark up dana setiap proyek pemerintahan. Sebab, kata dia, data mark up sudah menjadi rahasia umum.

"Kalo yang soal mark up ini, kalau yang soal mark up ini kayaknya enggak bisa pakai data lagi itu sudah jadi rahasia umum menurut saya," kata Syafi'i di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/2).

Menurut Syafi'i bukti konkret adalah Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). JK, kata dia, pernah mengkritisi biaya pembangunan LRT yang dianggap terlalu tinggi.

"Sampai-sampai Wakil Presiden memberi komentar pembiayaan LRT yang 1 km itu sampai Rp 500 miliar itu sangat mahal," ungkapnya.

"Jadi kalau dia secara internal yang duduk sebagai wapres sudah berkomentar seperti itu saya kira, emang ini bukan perlu data lagi itu memang sudah menjadi rahasia umum menurut saya," sambungnya.

Politikus Partai Gerindra ini juga menambahkan ucapan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto tentang kebocoran anggaran sebesar 25 persen terjadi di beberapa sektor salah satunya dari penerimaan pajak masuk ke APBN.

Syafi'i mempertanyakan uang hasil pembayaran pajak. Dia menduga tidak semua uang pajak masuk ke APBN.

"Paling minimal kebocoran itu jumlahnya 25 persen tentu bukan dari pajak saja. Dari yang lain dari yang lain dari pertambangan dari neraca perdagangan kita dan sebagainya," ucapnya.

Sebelumnya, Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto kembali menyinggung adanya kebocoran anggaran negara. Menurut Prabowo, tiap tahunnya telah terjadi kebocoran sebanyak 25 persen dari total anggaran pemerintah.

Prabowo mengaku pernyataan itu berdasarkan indikator-indikator dan ia sudah tulis dalam bukunya. Dia melihat, adanya kebocoran anggaran disebabkan penggelembungan dana di setiap proyek yang dikerjakan pemerintah. Misalnya seperti proyek jembatan.

"Saya hitung dan saya udah tulis di buku kebocoran dari anggaran rata-rata taksiran saya mungkin lebih sebetulnya 25 persen taksiran saya anggaran bocor," ujar Prabowo di Prabowo saat pidato dalam acara HUT Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, di Mahaka Square, Jakarta Utara, Rabu (6/2).

Ucapan Prabowo itu ditanggapi Jokowi dan meminta Prabowo segera melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bila memiliki bukti kebocoran anggaran negara. Dengan begitu, tidak ada informasi simpang siur yang beredar di masyarakat.

"Kalau memang bocor sampai 25 persen laporin saja ke KPK. Duit gede banget itu," ujarnya di JI Expo, Kemayoran, Kamis (7/2).

Jokowi kemudian menyinggung tuduhan Prabowo pada 2014 lalu bahwa ada kebocoran anggaran negara sebanyak Rp 7.200 triliun.

"Dulu 2014 coba diingat-ingat, katanya bocor Rp 7.200 triliun. sekarang itu bocornya kalau 25 persen itu berarti Rp 500 triliun. Duitnya gede banget Rp 500 triliun. Laporin ke KPK dengan bawa bukti-bukti dan bawa fakta-fakta," ucap Jokowi.

Baca juga:
Sekjen PDIP Nilai Pernyataan Prabowo Hanya Mengulang Narasi 2014
PDIP Sebut Jawa Barat Masih Rentan Propaganda Fitnah Komunis
Ma'ruf Amin Ingin Pesantren Dapat Alokasi Khusus di APBN
Survei LSI Denny JA: Selisih Jokowi dan Prabowo Hanya 14 Persen di Pemilih Muslim
Bertemu Jokowi, Kiai dan Habib Se-Jadetabek Prihatin Maraknya Hoaks

(mdk/bal)