Diusulkan PSI jadi Menko Polhukam, Jimly Asshiddiqie sebut pemilu masih lama
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie menanggapi santai namanya disarankan PSI sebagai calon Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Kabinet Joko Widodo 2019-2024. Menurutnya, hal tersebut tidak perlu ditanggapi serius.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie menanggapi santai namanya disarankan PSI sebagai calon Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Kabinet Joko Widodo 2019-2024. Menurutnya, hal tersebut tidak perlu ditanggapi serius.
Jimly menilai masih terlalu jauh bicara kabinet karena pemilu juga belum digelar. Apalagi masih ada kemungkinan peta politik berubah, sebab Pilkada serentak akan menjadi barometer peta politik 2019.
-
Apa yang terjadi di Bukber Kabinet Jokowi? Bukber Kabinet Jokowi Tak Dihadiri Semua Menteri 01 & 03, Sri Mulyani: Sangat Terbatas
-
Apa yang mungkin diberikan Jokowi untuk Kabinet Prabowo? Tak hanya memberikan pendapat, mantan Wali Kota Solo tersebut juga bisa memberikan usulan nama untuk kabinet mendatang.
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
"Kita apalagi yang disebut tidak usah marah, tidak usah anggap serius, biasa saja, mengalir saja dulu, karena pemilu masih lama," ujar Jimly saat dihubungi merdeka.com, Minggu (1/4).
Jimly menilai hal tersebut hanya permainan partai baru untuk promosi menaikkan elektabilitas semata. Kalau ditanggapi, menurutnya, malah bahaya karena hanya memenuhi kepentingan PSI.
"Itu kan cara dia memperluas promosi diri dia kumpulin orang. Jadi tidak usah anggap serius nanti bahaya, dia ambil untuk kepentingan dia," jelasnya.
Dia khawatir cara yang sama akan diikuti partai lainnya. Padahal belum tentu saran partai tersebut didukung oleh masyarakat pemilih, atau presidennya sendiri. Sebab, kabinet merupakan hak prerogatif presiden.
"Kalau 15 partai susun kabinet kan jadi mainan media tidak karuan semua," ucapnya.
Sebelumnya PSI mengusulkan sejumlah nama-nama calon menteri kabinet, selain nama cawapres untuk Joko Widodo. Dalam deretan nama tersebut, Jimly Asshiddiqie masuk sebagai calon menteri Menko Polhukam.
(mdk/dan)