Djarot berpeluang tantang petahana dan Letjen Edy di Pilgub Sumut
Seandainya Djarot jadi dicalonkan, menurut Arifin, masih ada modal sosial yang menjadi hambatan, yaitu dia belum pernah berorganisasi di Sumut. "Calon itu harus memiliki modal sosial, modal ekonomi, figur dan tim pendukung. Mungkin kendala Djarot nantinya hanya di modal sosial," jelasnya.
Kejutan sudah muncul menjelang masa pendaftaran pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut. Mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat berpeluang dicalonkan untuk bertarung dengan petahana T Erry Nuradi dan Pangkostrad Letjen Edy Rahmayadi.
Djarot bahkan sudah melakukan safari di beberapa daerah di Sumut, seperti Medan dan Pematang Siantar. Dia menyapa warga untuk melihat seberapa jauh dukungan untuknya.
-
Apa yang dikatakan Habiburokhman tentang hubungan Jokowi dan PDIP? Habiburokhman menyebut, sejumlah orang yang kalah pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah move on, usai pesta demokrasi tersebut dianggap berakhir. "Mungkin dari 100 persen sudah 60 persen orang move on. Kemudian juga tahapan kedua hari ke hari misalnya adanya statement dukungan, statement selamat dari kepala-kepala negara penting di dunia itu mungkin membuat sekitar 80 persen orang move on. Terakhir penetapan KPU kemarin mungkin sudah 95 persen orang move on," jelasnya.
-
Siapa Rajif Sutirto? Rajif Sutirto dikenal luas sebagai Ketua Umum Relawan Konco Prabowo. Ia juga tergabung dalam partai milik Prabowo, yaitu Gerindra.
-
Siapa saja yang diusulkan untuk diusung oleh PDIP di Pilgub DKI 2024? Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan partainya masih mencermati nama-nama tokoh yang diusulkan untuk diusung sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta pada Pilkada serentak 2024.
-
Kapan PDRI dibentuk di Sumatera Barat? Mengutip situs esi.kemdikbud.go.id, pemerintah darurat ini berhasil berdiri pada 22 Desember 1948 di Halaban, sebuah daerah di Lima Puluh Kota.
-
Bagaimana hubungan Jokowi dan PDIP merenggang? Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Kapan Idrus Hakimy diangkat menjadi anggota DPRD Sumbar? Pada 7 November 1966, Dt. Rajo Panghulu diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong (DPRD-GR) Sumatera Barat dari fraksi Golkar.
Saat ditanya mengenai safarinya, Djarot mengaku, ingin memastikan kuat tidak dukungan kepadanya. "Sinyalnya ini nyambung enggak di bawah. Dan Alhamdulillah tadi kita lihat hanya ada dua hari, mereka sudah luar biasa. Saya lihat ada kerinduan dari kader partai untuk segera menyongsong 2018. Sekaligus sebagai (persiapan) untuk 2019," jelasnya di Pematang Siantar, Selasa (26/12).
Keikutsertaan Djarot diprediksi bakal membuat Pilgub Sumut semakin seru. Dia akan bertarung dengan dua sosok yang sudah lebih dulu digadang-gadang bakal bersaing ketat, yakni gubernur petahana Tengku Erry Nuradi dan Pangkostrad Letjen Edy Rahmayadi.
Erry sejauh ini sudah mengantongi dukungan Partai Golkar (17 kursi), Nasdem (5), PKB (3) dan PKPI (3). Sementara Edy Rahmayadi hampir dipastikan disokong koalisi nasional Gerindra (13), PKS (9) dan PAN (6). Jenderal bintang tiga ini pun sudah membulatkan tekad tetap maju pada Pilgub Sumut, meskipun dia batal dimutasi dari posisi Pangkostrad.
Partai peraup suara besar yang belum menentukan calon pada Pilgub Sumut tinggal PDIP (16), Partai Demokrat (14) dan Hanura (10). Juga masih ada PPP (4) yang belum bersikap.
Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Arifin Saleh Siregar menilai, Djarot memang berpotensi dicalonkan PDIP dan partai yang diajak berkoalisi pada Pilgub Sumut 2018. Alasannya, mereka tidak punya kader lokal yang mampu mengimbangi petahana dan Pangkostrad.
"PDIP tidak punya kader daerah yang mampu bersaing sehingga harus mendatangkan calon dari daerah lain," jelas Arifin, Rabu (27/12).
Seandainya Djarot jadi dicalonkan, menurut Arifin, masih ada modal sosial yang menjadi hambatan, yaitu dia belum pernah berorganisasi di Sumut. "Calon itu harus memiliki modal sosial, modal ekonomi, figur dan tim pendukung. Mungkin kendala Djarot nantinya hanya di modal sosial," jelasnya.
Menurut Arifin, apapun dapat terjadi hingga saat akhir pendaftaran 10 Januari 2018. Terlebih berdasarkan pengalaman, PDIP kerap memberikan kejutan dalam 2 kali Pilgub Sumut. "Pada 2008, tiba-tiba mendukung Tritamtomo, lalu pada 2013 di saat akhir mendukung Effendy Simbolon," tutupnya.
Baca juga:
Sekjen PDIP ungkap alasan lirik Djarot Saiful Hidayat di Pilgub Sumut
Masuk radar PDIP untuk Pilgub, Djarot mulai keliling dan sapa warga Sumut
PKS, Gerindra & PAN sepakat koalisi di 5 daerah, termasuk Jabar & Jateng
PDIP buka peluang usung Djarot Saiful Hidayat di Pilkada Sumut
Hasrat politik Pangkostrad tak terbendung