DPD Golkar DKI Jakarta Tak Ingin Munas Dipercepat
"Golkar DKI solid untuk ikut mensukseskan Munas pada Desember 2019," ujar Rizal.
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat II Partai Golkar DKI Jakarta menolak, apabila Musyawarah Nasional (munas) untuk pemilihan ketua umum dipercepat. DPD Golkar DKI Jakarta ingin agar munas tetap digelar pada Desember 2019 mendatang.
"Golkar DKI solid untuk ikut mensukseskan Munas pada Desember 2019. Tidak ada yang dipercepat sebagai siklus kepemimpinan 5 tahun ke depan," kata Plt Ketua DPD tingkat II Golkar DKI Jakarta Rizal Mallarangeng di kediamannya, Jakarta Pusat, Minggu (30/6) malam.
-
Bagaimana Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Golkar? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Bagaimana Airlangga Hartarto mengelola potensi konflik di dalam Partai Golkar? Lanjut Dedi, Airlangga juga mampu merawat infrastruktur partai dengan mengelola potensi konflik yang baik.
-
Apa yang diklaim Airlangga sebagai pencapaian Partai Golkar? "Dengan demikian Partai Golkar mengalami kenaikan dan dengan Partai Golkar mengalami kenaikan, Partai Golkar juga yang mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran bisa berkontribusi kepada kemenangan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka," tutup Airlangga.
-
Apa alasan Nurdin Halid menilai Airlangga Hartarto layak memimpin Golkar? "Sangat layak, Erlangga memimpin Golkar," ujarnya kepada wartawan, Rabu (3/4). Nurdin mengaku di Pemilu 2024, Golkar perolehan kursi di DPR RI meningkat menjadi 102. Padahal di Pemilu 2019, Golkar hanya meraih 85 kursi. "Dari 85 kursi menjadi 102, itu tidak mudah. Sangat layak (memimpin kembali Golkar)," tuturnnya.
-
Siapa yang menyampaikan keinginan aklamasi untuk Airlangga Hartarto dalam memimpin Golkar? Untuk informasi, kabar adanya keinginan aklamasi dari DPD I dalam penunjukkan Airlangga kembali memimpin Partai Golkar disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Lodewijk F. Paulus.
-
Kenapa Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
Menurutnya, penyelenggaraan Munas pada Desember 2019 sudah merupakan kesepakatan internal Partai Golkar. Selain itu, penyelenggaraan Munas pada Desember juga dinilainya telah optimal untuk menuntaskan siklus pergantian kepemimpinan selama lima tahun sekali.
Rizal pun menjelaskan, dalam AD/ART Golkar memang tidak diatur agar penyelenggaraan munas digelar setiap bulan Desember. Karena, apabila munas digelar lebih cepat dari dinamika Kabinet presiden terpilih yang diprediksi terjadi pada September dan Oktober, maka dinamika perpolitikan pada Munas pun akan semakin kuat.
"Alangkah baiknya dinamika politik partai tidak bersinggungan dengan politik kabinet. Ini tradisi yang bagus," jelasnya.
Rizal pun menegaskan, Golkar DKI Jakarta solid untuk mendukung penyelenggaraan Munas digelar pada Desember 2019. Dalam Munas nanti, Golkar DKI Jakarta akan mendukung Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum dan mencabut dukungan untuk Bambang Soesatyo yang disampaikan pada Sabtu (29/6).
Baca juga:
'Airlangga Nakhoda Golkar yang Kurang Piawai Membaca Arah Angin'
Wasekjen Era Ical Duga Golkar DKI Ditekan Sehingga Batal Dukung Bamsoet
Panas Jelang Munas: Bamsoet Menelikung, Rizal Mallarangeng Geram
DPD II Golkar Jakarta Cabut Dukungan Calon Ketum untuk Bambang Soesatyo
Bamsoet Akan Temui Airlangga Untuk Maju Jadi Ketum Golkar