DPD minta Presiden Jokowi tetapkan kabut asap sebagai darurat sipil

Sejauh ini pemerintah belum menunjukkan keseriusannya dalam menangani kebakaran lahan dan hutan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempercepat lawatannya ke Amerika Serikat untuk segera pulang ke Tanah Air. Kepulangan Jokowi setelah banyaknya kecaman atas kepergian presiden ke Amerika lantaran di masyarakat di Sumatera dan Kalimantan menderita karena kabut asap.

Menanggapi itu, Ketua Komite 2 DPD RI Parlindungan Purba meminta presiden segera melakukan koordinasi dengan semua kepala daerah di wilayah terdampak kabut asap. DPD minta pemerintah tetapkan darurat sipil atas asap yang melanda Sumatera dan Kalimantan.

"Kami minta pemerintah dalam hal ini presiden terjun langsung, kalau tak ada perubahan kita lakukan aja darurat sipil," kata Parlindungan dalam diskusi bertajuk 'Menanti Langkah Jokowi Setelah Pulang' di Dewan Pers, Jakarta, Kamis (29/10).

Menurut Parlindungan, sejauh ini pemerintah belum menunjukkan keseriusannya dalam menangani kebakaran lahan dan hutan yang menyebabkan kabut asap. DPD mengusulkan dibentuknya Pansus agar pemerintah memberikan penjelasan mengapa terkesan lelet dalam penanganan asap ini.

"Rencananya siang ini kami akan mengesahkan Pansus, 1 Oktober lalu kami usulkan, pada prinsipnya ini sudah bekerja," jelas Parlindungan.

"Seminggu yang lalu kami mengadakan pernyatakan sikap DPD terkait penanggulangan asap, yang pasti ini hasil kunjungan kerja ke lapangan di provinsi terkait, yang intinya kita melihat belum ada keseriusan yang komprehensif dari pemerintah," tandasnya.