Energi Ruhut tak pernah habis bela Jokowi dan Ahok

Politikus Demokrat, Ruhut Sitompul berada di posisi berbeda dengan kebijakan partainya. Ruhut terangan-terangan mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo dana calon gubernur petahana Basuki T Purnama. Soal demo 4 November lalu Ruhut setuju dengan pernyataan Jokowi adanya otak di balik kerusuhan itu.

Politikus Demokrat, Ruhut Sitompul berada di posisi berbeda dengan kebijakan partainya. Ruhut terangan-terangan mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo dana calon gubernur petahana Basuki T Purnama.

Soal demo 4 November lalu Ruhut setuju dengan pernyataan Jokowi adanya otak di balik kerusuhan itu. Bahkan, ia membocorkan jika aktor yang disebut Jokowi berasal dari pimpinan salah satu partai. Tapi Ruhut enggan menyebut sosok tersebut.

"Bukan hanya itu, yang lain-lain banyak kalau kau lihat di dalam. Kita ada rekamannya semua kita tahu dia pimpinan partai. Jangan lah ku bilang enggak enak lah bos," kata Ruhut saat dihubungi, Selasa (8/11).

"Apa yang dikatakan Bapak Jokowi 100 persen betul. Begini deh, di lapangan kan terang benderang direkam semua. Siapa-siapa orang di lapangan itu benang merahnya kan ada partai politik," tambahnya.

Untuk kasus Ahmad Dhani, Ruhut mendukung laporan yang dilayangkan relawan Jokowi ke Polda Metro Jaya. Pernyataan tersebut tidak seharusnya terlontar saat melakukan aksi unjuk rasa.

"Saya orang hukum kita boleh bebas tapi tetap bertanggung jawab. Pantas enggak presiden kita dikatain sama binatang yang sebagian orang mengharamkan itu? Bapak Jokowi itu simbol negara, Presiden RI ke 7," ujarnya.

Saat Ahok diperiksa Bareskrim Polri, Ruhut pun datang mendampingi. Ruhut mengatakan, Ahok membuktikan diri sebagai warga negara paham dan taat hukum.

"Pak Ahok patuh hukum, waktu Buni Yani menyampaikan video itu ke mana-mana, Pak Ahok dengan kesadaran datang. Itu seminggu lalu, sudah diperiksa. Sekarang ada undangan resmi, kita hormati, beliau datang lagi," tegas Ruhut.

Ruhut meyakini penyidik kepolisian akan bekerja secara profesional dalam penuntasan kasus ini. Dia mengingatkan, Indonesia adalah negara hukum. "Kita ingin terang benderang, tidak ada penistaan agama oleh Pak Ahok," tegasnya.

Selain itu, Ruhut juga pasang badan saat polemik dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang dikait-kaitkan dengan Ahok. Dugaan korupsi yang melibatkan Ahok itu membuat sejumlah politikus seperti Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritiknya.

"Fadli Zon dan Gerindranya sudah dendam kesumat dengan Ahok. Tapi Ahok justru makin kinclong, karena siapa kira Ketua BPK masuk dalam Panama Papers (LHKPN) itu tangan Tuhan bekerja bukan tangan Ahok," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/4).

Ruhut juga menilai Fadli Zon terlalu ikut campur mengurusi masalah Sumber Waras. Padahal menurutnya hal itu bukan kewenangan Fadli Zon.

"Itu Fadli Zon apaan Wakil Ketua DPR ngurusin Sumber Waras. Wakil Ketua DPR bukan itu urusannya. Kalau Komisi III itu bukan mitra BPK. Kenapa tidak ke KPK?" tanya Ruhut.

Atas pilihan politiknya itu Ruhut santai saja dicopot dari jabatan sebagai koordinator juru bicara. Dia menduga pemberhentian dirinya berawal dari sikap kerasnya terhadap Wakil Bendahara Umum Partai Demokrat Putu Sudiartana yang menjadi tersangka dalam kasus korupsi proyek infrastruktur di Sumatera Barat.

Dia menduga ada pihak-pihak yang merasa tidak senang dengan ucapannya dan melapor ke Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono. Tak hanya kasus Putu, kata Ruhut, pihak tersebut mengaitkannya dengan dukungannya kepada Joko Widodo saat Pilpres 2014 lalu. Dia menyebut aktor di balik pencopotan ini adalah koleganya Amir Syamsuddin.

"Dikait-kaitin lah yang lain termasuk gua dukung Jokowi. Eh sorry saja menang. Setelah Jokowi presiden, kongres mereka bilang pecat. Aku ini ketua (DPP bidang) polhukam memangnya aku dipecat, emangnya aku cuma jubir aku kan Ketua DPP. Tapi aku senang tambah beken," kata Ruhut saat dihubungi, Senin (21/8).