Fadli Zon ancam panggil paksa menteri-menteri Jokowi
"Nanti yang rugi pemerintah, memangnya mereka mau dapat anggaran dari mana," kata Fadli Zon.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, DPR bisa saja melakukan pemanggilan paksa jika menteri Jokowi tak memenuhi panggilan hingga tiga kali. Meski, Presiden Jokowi telah mengeluarkan imbauan kepada jajarannya untuk tidak hadir dalam RDP dengan anggota dewan.
"Kalau masalah itu ada aturannya, kalau tiga kali dipanggil dengan alasan tidak jelas bisa dipanggil paksa," ujar Fadli di Ditjen Dukcapil Kemendagri, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (25/11).
Menurutnya, rapat dengar pendapat yang digelar DPR tersebut merupakan bentuk pengawasan legislatif terhadap eksekutif. Jika tidak, maka fungsi kontrol tidak akan berjalan, dan akan berdampak buruk terhadap pemerintahan Jokowi yang masih seumur jagung.
"Sekarang ini DPR sudah satu, kita lakukan fungsi kontrol tidak sulit. Apakah pemerintah tidak mau dikontrol DPR, saya yakin presiden mau dikontrol," tegasnya.
Dengan membaiknya kisruh di DPR, Fadli berharap Jokowi mau bekerja sama dengan dewan. Apalagi, hak DPR untuk memanggil atau meminta penjelasan menteri merupakan hak yang dilindungi undang-undang.
"Kalau masalah sebulan atau sehari hak DPR tidak bisa ditunda, itu masalah konstitusi. Nanti yang rugi pemerintah, memangnya mereka mau dapat anggaran dari mana. (APBN-P) Harus dapat persetujuan DPR," tegasnya.
Dia yakin, penolakan pemerintah untuk memenuhi undangan DPR karena para menteri masih berupaya mengenal lingkungannya masing-masing. "Ini kan menteri-menterinya masih pada belajar saja," ujarnya.
Baca juga:
Pimpinan DPR rapatkan barisan sikapi larangan Jokowi
Aziz Syamsuddin minta Jokowi tak usah risau hadapi interpelasi
Politisi PKS: Jokowi gagah-gagahan mau tenggelamkan kapal asing
Menteri Susi: TNI & Polri harus dukung tenggelamkan kapal asing
Jokowi larang menteri rapat di DPR: Kita juga harus pakai akal!
Aher ngaku sudah hemat anggaran sebelum disuruh Jokowi
Gubernur Lukas: Dana Rp 1 triliun tak cukup untuk Papua
-
Bagaimana hubungan Jokowi dan PDIP merenggang? Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Kenapa Jokowi mendorong DPR untuk segera membahas UU Perampasan Aset? Jokowi menilai perlunya penguatan regulasi untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. "Saya harap pemerintah DPR bisa segera membahas dan menyelesaikan UU Perampasan Aset," kata Jokowi saat menyampaikan sambutan dalam acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023 di Istora Senayan Jakarta, Selasa (12/12). "Menurut saya, UU perampasan aset tindak pidana ini penting segera di selesaikan. Karena ini adalah sebuah mekanisme untuk pengembalian kerugian negara dan memberikan efek jera,"
-
Apa yang dikatakan Habiburokhman tentang hubungan Jokowi dan PDIP? Habiburokhman menyebut, sejumlah orang yang kalah pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah move on, usai pesta demokrasi tersebut dianggap berakhir. "Mungkin dari 100 persen sudah 60 persen orang move on. Kemudian juga tahapan kedua hari ke hari misalnya adanya statement dukungan, statement selamat dari kepala-kepala negara penting di dunia itu mungkin membuat sekitar 80 persen orang move on. Terakhir penetapan KPU kemarin mungkin sudah 95 persen orang move on," jelasnya.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Apa yang didukung oleh DPR terkait kerja sama Australia dan Jawa Barat? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin menyampaikan apresiasi dan dukungannya.
-
Bagaimana DPR mendorong kerja sama Australia dengan Jawa Barat di bidang peternakan? “Seperti yang kita ketahui, Victoria punya potensi yang sangat besar terhadap peternakan. Sedangkan, Jawa Barat juga memiliki kebutuhan rata-rata 700 ribu ekor sapi per tahun, tapi saat ini hanya 30 persen saja yang bisa dipenuhi oleh produsen lokal. Sehingga, tentu hal ini menjadi peluang kerjasama yang baik bagi investor produk peternakan Victoria untuk memenuhi kebutuhan daging di Jawa Barat,” urai Puteri.