Fadli Zon Nilai Akuisisi Freeport Kebijakan Sontoloyo, Ini Tanggapan PDIP
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto menilai pihak yang mengkritik langkah pemerintah atas divestasi PT Freeport tidak siap terhadap kemajuan.
Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiana, Fadli Zon mengkritik keras langkah pemerintah atas divestasi saham PT Freeport. Fadli menganggap langkah pemerintah merupakan kebijakan sontoloyo.
Dikritik seperti itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto menilai pihak yang mengkritik langkah pemerintah atas divestasi PT Freeport tidak siap terhadap kemajuan.
-
Bagaimana Effendi Simbolon menunjukkan kesetiaannya terhadap PDIP? Effendi di hadapan Hasto dan dewan kehormatan PDIP menyatakan tegak lurus dengan arahan partai.
-
Di mana Rakernas PDIP diadakan? Mantan calon Presiden (Capres) nomor ururt 03 Ganjar Pranowo menghadiri agenda rapat kerja nasional (rakernas) PDIP di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol Jakarta pada Jumat (24/5).
-
Kapan PDRI dibentuk di Sumatera Barat? Mengutip situs esi.kemdikbud.go.id, pemerintah darurat ini berhasil berdiri pada 22 Desember 1948 di Halaban, sebuah daerah di Lima Puluh Kota.
-
Kenapa keenam Caleg terpilih PDIP diminta mundur? Adapun penyebab keenam caleg terpilih itu diminta mundur karena terkena sistem Komandante, rata-rata mereka (para caleg) sudah membuat surat pengunduran diri ketika sebelum waktu pencoblosan.
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
-
Dimana PDRI dibentuk di Sumatera Barat? Mengutip situs esi.kemdikbud.go.id, pemerintah darurat ini berhasil berdiri pada 22 Desember 1948 di Halaban, sebuah daerah di Lima Puluh Kota.
"Ketika itu justru dikritik menunjukan bahwa mereka belum siap dengan narasi terhadap hal-hal yang positif yang menjadi keberhasilan Pak Jokowi. Sehingga mereka hanya melakukan mencela, mencela dan mencela. Itu yang dinilai oleh rakyat," kata Hasto di posko pemenangan TKN, Jakarta Pusat, Sabtu (22/12).
Sementara menurut Fadli, pemerintah Indonesia tidak perlu membeli saham Freeport dengan alasan tambang yang seelumnya didominasi kepemilikannya oleh Amerika itu akan habis masa kontrak tahun 2020.
"Jadi mestinya kita tunggu, wong Freeport itu akan habis (kontraknya) 2021. Kan pembicaraan kontraknya baru dimulai 2019, untuk apa kita membeli saham milik kita sendiri," kata Fadli.
Fadli menilai apa yang dilakukan pemerintah tersebut sebuah langkah yang salah kaprah. Seolah-olah membangun nasionalisme, padahal yang dilakukan adalah membangun utang baru yang besar. Menurutnya, kebijakan tersebut sebagai langkah sangat merugikan kepentingan nasional.
"Saya tidak menyebut pengambilalihan, tapi menurut saya ini betul-betul satu kebijakan sontoloyo," tandasnya.
Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini pemerintah seharusnya tinggal menunggu saja hingga kontrak selesai. Sehingga tidak perlu mengeluarkan uang puluhan triliun dengan cara berutang.
"Tunggu saja waktunya 2 tahun lagi selesai, kita gratis kok. Freeport akan kembali kepada kita dengan gratis. Untuk apa ngeluarin sampai puluhan triliun, berutang kalau tidak salah sampai Rp 55 triliun. Mengambil alih dengan utang, ini kebijakan sontoloyo," tandasnya.
Baca juga:
Fadli Zon Sebut Akuisisi Freeport Adalah Kebijakan Sontoloyo
Infografis Lengkap Manfaat Indonesia Beli Saham Freeport
Sri Mulyani Soal Pengambilalihan Freeport: Penerimaan Negara Akan Lebih Besar
Bos Inalum: Pengambilalihan Saham Freeport Bukti Pemerintah Jalankan Konstitusi
Sempat Mau Ajukan Arbitrase, Bos Freeport McMoran Senang Lepas Status Kontrak Karya