Fadli Zon Nilai Jokowi Sangat Bijak Tolak Jabatan Presiden 3 Periode
Fadli Nilai Jokowi Sangat Bijak Tolak Jabatan Presiden 3 Periode. Pernyataan mantan Wali kota Solo tersebut, lanjut Fadli, semestinya memberikan pesan bahwa wacana jabatan presiden tiga periode selaiknya dihentikan.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, penolakan tegas yang disampaikan presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait masa jabatan presiden tiga periode patut diapresiasi. Fadli menilai sikap Jokowi sangat bijak.
"Apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi harus kita apresiasi. Saya kira itu pernyataan yang menenangkan dan sangat bijak dari beliau," kata dia saat ditemui, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/12).
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Kapan Pasar Jongke diresmikan oleh Presiden Jokowi? Pada Sabtu (27/7), Presiden Jokowi meresmikan Pasar Jongke yang berada di Laweyan, Kota Surakarta.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Apa yang dilakukan Presiden Jokowi pada hari Jumat, 8 Desember? Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima surat kepercayaan dari 10 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) negara-negara sahabat.
-
Siapa yang meminta tanda tangan Presiden Jokowi? Pasangan artis Vino G Bastian dan Marsha Timothy kerap disebut sebagai orang tua idaman. Pasalnya demi impian sang anak, Jizzy Pearl Bastian, pasangan orang tua ini rela melakukan segala cara.
Pernyataan mantan Wali kota Solo tersebut, lanjut Fadli, semestinya memberikan pesan bahwa wacana jabatan presiden tiga periode selaiknya dihentikan.
"Karena kalau isu ini terus digoreng dan liar saya kira akan membahayakan demokrasi. Saya yakin ini memang bukan datang dari presiden. Dengan pernyataan presiden harusnya isu ini sudah lah berhenti sampai di sini," ujar dia.
"Tidak perlu diperpanjang lagi. Artinya presiden sendiri menyampaikan bahwa isi itu agak memojokkan beliau. Jadi saya kira dengan pernyataan presiden yang menolak itu, artinya ini adalah closing lah dari wacana presiden tiga periode," lanjut dia.
Hanya GBHN
Dia pun enggan berkomentar dan mengaku tak tahu terkait pihak mana yang dituding 'cari muka' oleh Jokowi. "Kalau ada yang dianggap oleh presiden seperti itu saya tidak tahu," ungkapnya.
Terkait perkembangan amandemen UUD 1945, jelas dia, sejauh yang dia ketahui bermula dari pembicaraan soal Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Hal itu kemudian berkembang, hingga sampai masa jabatan presiden.
"Pokok-pokok dari haluan negara itu yang diterjemahkan perlu ada ada garis-garis besar haluan negara, yang bisa dipertanggungjawabkan sehingga presiden sebagai eksekutif itu ada indikator-indikator keberhasilan atau kegagalannya. Atau hal yang sudah tercapai atau apa yang tidak tercapai," ujar dia.
"Jadi yang saya tahu pembicaraan tentang amandemen itu adalah seputar itu. Bukan persoalan memperpanjang masa jabatan presiden," tandasnya.
(mdk/eko)