Fahri Hamzah soal MUI larang #2019GantiPresiden: Tugas ulama menjaga agama!
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tidak percaya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat (Jabar) melarang gerakan #2019GantiPresiden. Dia mengatakan, bukanlah tugas MUI untuk melarang gerakan-gerakan semacam itu.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tidak percaya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat (Jabar) melarang gerakan #2019GantiPresiden. Dia mengatakan, bukanlah tugas MUI untuk melarang gerakan-gerakan semacam itu.
"Saya enggak percaya bahwa itu secara kelembagaan berani diambil dan bukan itu lah tugasnya MUI, tugas ulama itu kan menjaga agama kan. Pada dasarnya, ngapain dia masuk-masuk politik," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (3/8).
-
Kapan Hamzah Haz terpilih menjadi Wakil Presiden? Pada hari Kamis, 26 Juli 2001, Hamzah terpilih sebagai Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia.
-
Apa yang menurut Fahri Hamzah menjadi bukti dari efek persatuan Jokowi dan Prabowo? "Efek persatuan mereka itu luar biasa, telah melahirkan kebijakan-kebijakan yang akan menjadi game changer, perubahan yang punya efek dahsyat pada perekonomian dan masyarakat secara umum," sambungnya.
-
Bagaimana Fahri Hamzah melihat proses bersatunya Jokowi dan Prabowo? "Ini adalah dua tokoh besar. Orang hebat dua-duanya, yang selama ini oleh politik dibuat bertengkar, sekarang kita buat mereka bersatu," tutur Fahri, Minggu (28/1)
-
Siapa yang menurut Fahri Hamzah berperan penting dalam mewujudkan Indonesia menjadi negara yang diperhitungkan? Fahri pun menyebut relevansi langkah pemerintahan program kerja yang dicanangkan paslon nomor urut 2, Prabowo-Gibran dalam melanjutkan upaya mendorong kemajuan negara.
-
Kenapa Hamzah Haz harus bertarung untuk menjadi Wakil Presiden? Lowongnya kursi wapres itu tidak langsung ditempati Hamzah, melainkan ia harus melalui proses pemilihan.
-
Apa yang dilakukan Hamzah Haz sebelum menjadi Wakil Presiden? Kemudian di tanggal 10 Mei 1999, ia mengundurkan diri dari jabatan menteri karena ada desakan masyarakat agar pimpinan partai tidak duduk sebagai menteri.
Menurut Fahri, gerakan #2019GantiPresiden adalah aspirasi dan tidak boleh dilarang. Sebab, lanjut dia, itu merupakan bagian dari proses demokrasi.
"Masa orang punya aspirasi dilarang, situ beraspirasi itu legal. Beraspirasi menolak pimpinan legal," ungkapnya.
"Meskipun itu belum tentu persis jadi kenyataan, tapi kalau orang mau kampanyekan boleh aja. Orang kampanye dukung pemerintah boleh, masa kampanye tidak dukung pemerintah tidak boleh," ucapnya.
Menurut Fahri, seharusnya jika ada yang tidak setuju dengan gerakan tersebut bisa balik melawan dengan gerakan lainnya.
"Kalau Anda enggak setuju dengan satu gerakan, bikin gerakan lain. Begitu caranya dalam demokrasi. Jangan larang sana larang sini," tandasnya.
Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat mendukung hasil MUI Jawa Barat yang mengimbau agar deklarasi #2019GantiPresiden tidak digelar. Alasannya, deklarasi itu bisa menimbulkan konflik di tengah panasnya suhu politik saat ini.
"Bahkan MUI Pusat juga berharap hal-hal yang tidak dilakukan di seluruh wilayah Indonesia baik kampanye pengganti presiden maupun kampanye presiden," ucap Wakil Ketua MUI Zainut Tauhid dalam keterangannya, Kamis (2/8).
Baca juga:
Gerindra Jabar: MUI harusnya menyejukkan bukan malah membuat suasana semakin panas
MUI Pusat dukung gerakan #2019GantiPresiden tidak digelar di Jabar
MUI Jabar: Gerakan ganti presiden dominan unsur provokasi dan inkonstitusional
Berkunjung ke rumah Neno Warisman, Prabowo takut berat badan naik
Temui Neno Warisman, Prabowo tegaskan 'Kita ini negara bebas'