Fraksi Golkar berubah, setuju anggota DPR mundur jika ikut pilkada

Golkar dapat memahami keputusan MK yang menjadi dasar sikap pemerintah.

Sikap Fraksi Partai Golkar di DPR tiba-tiba berubah dalam pandangan mini fraksi tingkat I ‎soal RUU Pilkada. Sikap tersebut disampaikan oleh ‎Anggota Komisi II DPR Hetifah Sjaifudian.

Dia berujar bahwa partainya sepakat dengan keputusan pemerintah soal anggota DPR, DPD, dan DPRD harus mengundurkan diri ketika mencalonkan diri menjadi kepala daerah.

"Bukan berarti bahwa ketika ada perlakuan berbeda dengan mereka kita lakukan diskriminasi. Namun demikian, kalau pemerintah harus berpegang teguh pada putusan MK, maka Fraksi Golkar dapat memahami sikap pemerintah tersebut," kata Hetifah dalam Rapat Kerja Komisi II dengan perwakilan pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/5).

Hal tersebut lantaran keputusan pemerintah sejalan dengan MK. "Karena putusan MK final dan mengikat maka kita harus mengikutinya," ucapnya. ‎

Seperti diketahui sebelumnya, Hetifah berharap keputusan MK bisa dirubah. Sebab fraksinya berkeinginan agar anggota DPR, DPD, dan DPRD tidak mengundurkan diri jika ingin maju Pilkada. ‎‎

"Dalam sebuah wawancara, mantan Ketua MK Hamdan Zoelva menyatakan bisa saja berubah. Jadi keputusan final and binding itu belum tentu selamanya akan sama apabila kembali diajukan gugatan," kata Hetifah saat dihubungi, Selasa (31/5). ‎

Baca juga:
DPR sepakati eks napi wajib umumkan pernah dibui jika maju pilkada
Ketua Komisi II DPR: Tak ada yang menyandera pembahasan RUU Pilkada
Meski deadlock, DPR tetap akan beri keputusan nasib RUU Pilkada
DPR dan Pemerintah belum sejalan, revisi UU Pilkada masih deadlock
Mendagri: MK putuskan anggota DPR harus mundur jika maju pilkada
Kamis, Komisi II DPR bawa hasil revisi UU Pilkada ke paripurna