Demokrat: Hak Angket Pemilu 2024 Tidak Menghargai Suara Rakyat

Demokrat menilai wacana koalisi 01 dan 03 menggulirkan hak angket sama artinya dengan tak menghargai suara rakyat.

Demokrat
PSI: Hak Angket Digulirkan Politisi yang Tidak Siap Menerima Kekalahan

Ganjar mengajak sejumlah parpol untuk memperkuat hak angket.

partai solidaritas indonesia
Anggota Komisi III Ingatkan KPK Jangan Mangkir Sidang Praperadilan

KPK diminta tidak mengabaikan hak konstitusional dari setiap tersangka untuk mengajukan gugatan praperadilan.

KPK
Anggota Komisi III Ingatkan KPK Jangan Mangkir Sidang Praperadilan

KPK diminta tidak mengabaikan hak konstitusional dari setiap tersangka untuk mengajukan gugatan praperadilan.

KPK
Pesan SBY ke Kader Demokrat: Politik Memang Harus Pragmatis, tapi Jangan Abaikan Nilai Konstitusi

SBY meminta agar kader Demokrat berjuang di tengah politik pragmatis.

SBY
Sebarkan Pesan Damai Usai Pilkada Serentak, Jangan Ada Saling Hujat di Masyarakat

Perlu adanya pernyataan bersama antar-elit politik dan para calon kepala daerah untuk memperkuat narasi kebangsaan dan menekankan persatuan bangsa

Pilkada 2024
MK Tolak Seluruh Gugatan Pilpres 2024 Anies-Cak Imin

Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan Anies-Cak Imin terkait hasil Pilpres 2024.

Pilpres 2024
Pengamat soal Kans Kaesang di Pilkada Jateng: Semua Masih Bisa Menang

Ujang menilai, soal bisa menang di Jateng atau tidak, perlu melihat lebih dahulu siapa lawan politiknya.

Kaesang
KY Tunggu Surat Resmi dari DPR Terkait Penolakan 12 Calon Hakim Agung

Juru Bicara KY, Mukti Fajar Nur Dewata mengatakan, surat tersebut nantinya akan dibawa ke rapat pleno untuk menentukan sikap kelembagaan KY.

Komisi Yudisial
Puan Maharani Bantah Jika Pencalonan Pramono Anung Bentuk Kompromi ke Istana

Puan menegaskan, setiap partai termasuk PDIP memiliki hak mengusung calon di Pilkada.

Puan Maharani
Pesan Puan ke Capim dan Calon Dewas KPK: Jangan Ada Politisasi dalam Berantas Korupsi

Puan Maharani berharap Capim dan Dewas KPK masa jabatan 2024—2029 yang telah disetujui DPR RI bisa memberantas korupsi tanpa politisasi.

Puan Maharani
Pemerintah Setujui Usulan DPR Hapus Jabatan Wakil Menteri Pejabat Karier di Kabinet

Menteri Anas bilang penjelasan pasal soal wakil menteri dihapus lantaran bersifat inkostitusional dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 79/PUU-IX/2011.

Revisi UU Kementerian Negara
Akademisi: Hak Angket untuk Mengawasi, Bukan Menggagalkan Hasil Pemilu

Persoalan Pemilu harus dilaporkan ke Bawaslu dan diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi.

Hak Angket