Sebarkan Pesan Damai Usai Pilkada Serentak, Jangan Ada Saling Hujat di Masyarakat
Perlu adanya pernyataan bersama antar-elit politik dan para calon kepala daerah untuk memperkuat narasi kebangsaan dan menekankan persatuan bangsa
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 telah selesai digelar. Saat ini KPU masing-masing daerah sedang menuntaskan proses rekapitulasi suara. Jika ada sengketa semua pihak diingatkan menembuh jalur sesuai dengan aturan.
Dosen Politik Universitas Indonesia, Cecep Hidayat menilai meskipun Pilkada terlaksana dengan baik, ketidakpuasan terhadap hasilnya sering kali memicu ketegangan yang bisa mengancam stabilitas sosial dan politik. Kondisi ini tentu berbahaya karena bisa berdampak buruk karena dapat menyebabkan perpecahan.
"Tantangannya bisa jadi sengketa Pilkada, itu sering memicu konflik," ujar Cecep dalam keterangannya, Sabtu (7/12).
Untuk itu Cecep mengingatkan pasca-Pilkada masyarakat jangan sampai mudah termakan informasi hoaks. Menurutnya, narasi semacam itu tidak hanya merusak citra demokrasi, tetapi juga bisa memecah belah masyarakat.
"Tantangan pasca-Pilkada, manipulasi-informasi, berita bohong atau hoaks bisa memperkeruh situasi," kata Cecep yang merupakan Executive Director Indonesian Strategic Research (ISR).
Cecep mengatakan, untuk mencegah terjadinya konflik perlu adanya etika politik yang baik dari para pimpinan partai dan para calon untuk tidak memperuncing polarisasi di masyarakat.
"Perlu menahan ego dan menahan diri untuk tidak saling menghujat atau menyebar informasi palsu," tegasnya.
Cecep menyerukan perlu adanya rekonsiliasi pasca-Pilkada untuk kembali merajut persatuan bangsa. Ia mendorong adanya pernyataan bersama antar-elit politik dan para calon kepala daerah untuk memperkuat narasi kebangsaan dan menekankan pentingnya persatuan bangsa.
Dia juga menegaskan perlu adanya partisipasi tokoh agama atau tokoh masyarakat di level bawah untuk menyelenggarakan acara bersama dan menggunakan pengaruh mereka dalam menyebarkan pesan damai dan juga kerukunan.
"Mengatasi kelompok menyebarkan narasi ekstrem harus melalui dialog dan juga tindakan hukum jika diperlukan," tandasnya.
