Ganjar lantik 5 pengganti kepala daerah yang maju pilkada serentak

5 Daerah itu yakni Kota Semarang, Kabupaten Rembang, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purbalingga dan Kota Surakarta.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melantik lima penjabat kepala daerah menggantikan sebanyak bupati/wali kota di lima daerah yang maju mengikuti pilkada serentak yang akan digelar pada 9 Desember mendatang. Kelima daerah itu yakni Kota Semarang, Kabupaten Rembang, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purbalingga dan Kota Surakarta.

Lima pejabat pimpinan atau kepala daerah itu adalah Tavip Supriyanto (Kepala Bapermasdes Pemprov Jateng) menggantikan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, Suko Mardiyono (Kepala Bakorwil I Pemprov Jateng) menggantikan Bupati Rembang H Abdul Hafidz.

Kemudian M Arif Irwanto (Kepala BKD Provinsi Jateng) menggantikan Bupati Kebumen H Buyar Winarso, Budi Wibowo (Asisten Bidang Kesra Setda Provinsi Jateng) menggantikan Bupati Purbalingga Sukinto Ridho Marhaendrianto. Serta Budi Suharto (Sekda Surakarta) menggantikan Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo.

"Ada momentum penting mereka untuk mensukseskan pilkadanya. Birokrasi reform yang menjadi agenda saya minta diterapkan di kabupaten kota mereka. Complain handeling, hari ini kan banyak masyarakat yang suka bupati dan walikota yang aktif di sms-nya, di media sosialnya. Tapi kan tidak semua. Lah ini kan kesempatan saya untuk mewajibkan mereka menghandle complain handeling itu. Kalau itu disampaikan kepada mereka maka rakyat bisa menerima complain handeling dengan cepat," tegas Ganjar Pranowo sebelum acara pelantikan dilakukan di Ruang Kerja Kantor Pemprov Jateng Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (5/8).

Menurut Ganjar, tugas penjabat pengganti bupati/wali kota adalah untuk mensukseskan pilkada serentak 5 daerah tersebut dari 21 daerah yang akan digelar pada 9 Desember mendatang.

"Mudah-mudahan dalam momentum waktu yang pendek, mereka bekerja pilkadanya sukses. Apa yang belum dituntaskan pejabat lamanya bisa dituntaskan," ungkapnya.

Soal kekhawatiran akan rawan timbulnya kegaduhan dalam proses pembahasan KUAPPS dan APBD di masing-masing kabupaten kota, Ganjar menilai dinamika politik itu adalah hal biasa.

"Enggak apa-apa. Sebenarnya bukan gaduh. Negosiasi politik kan biasa. Politik itu negosiasi kok. Politik itu negosiasi. Negosiasi saja bareng-bareng, mereka tidak boleh ngotot, dalam konsensus negara ini harus dibangun. Jangan ngotot-ngototan karena begini mas, ngotot kalau berkepanjangan itu menjadi kondite. Keterlambatan penyusunan anggaran," ungkapnya.

Kemudian Ganjar juga berpesan supaya penyusunan laporan anggaran diharapkan tidak sampai menimbulkan persoalan buruknya audit dan disclaimer anggaran yang harus dipertanggungjawabkan kepada Kementerian Dalam Neger (Kemendagri).

"Yang kedua pembuatan dan penyusunan laporan. Nanti kalau itu jelek semua, prosesnya tidak terlalu bagus, perencanaan tidak diferifikasi dengan baik maka ini nanti bisa-bisa tidak mendapatkan hasil audit yang baik, apalagi sampai disclaimer ini bisa menunjukan performance yang tidak bagus," ujarnya.

Bagi Ganjar, kelima penjabat wali kota/bupati harus bisa memanfaatkan momentum dengan baik. Sehingga tidak ada kata negosiasi yang alot dalam penetapan anggaran bersama legislatif dalam hal ini masing-masing DPRD di lima kabupaten/kota di Jateng tersebut.

"Ini momentum bagi mereka untuk melakukan negosiasi. Rakyat sudah banyak yang ngontrol, saya sudah dapat banyak masukan dari mereka ada beberapa kabupaten kota yang prosesnya alot infonya ada titipan-titipan rakyat harus ngontrol dan akhirnya bisa dikontrol dengan bagus," pungkasnya.