Ganjar-Mahfud Siap Jika Konflik Wadas Dibahas di Debat Keempat

Pasangan capres dan cawapres nomor urut 3 di Pilpres 2024, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, menyatakan siap bila konflik Wadas menjadi bahasan di debat keempat Pilpres 2024, Minggu (21/1/2024).

“Sebaiknya dibahas. Ini akan jadi ajang klarifikasi,” kata Ganjar, Sabtu (20/1/2024).

Konflik Wadas terkait pembangunan Bendungan Bener di Purworejo sering dikaitkan dengan Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah periode 2013-2023. Dia pun mengaku sering menjadi kambing hitam dalam kasus ini.

Padahal, kata Ganjar, program pembangunan Bendungan Bener yang memerlukan pasokan material dari penambangan batu di Wadas bukan program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

“Proyek yang menjadi akar persoalan merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo,” tegas Ganjar.

Bendungan Bener merupakan satu dari 48 proyek bendungan dalam daftar 201 PSN berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020.

Ganjar memastikan konflik terkait penambangan batu andesit di Wadas untuk keperluan pembangunan Bendungan Bener di Purworejo sudah tuntas.

"Saya selesaikan meskipun itu bukan program Pemprov. Karena kami dilatih bertanggung jawab. Dan selesai. Insya Allah selesai," ujar Ganjar.

Menurut Ganjar, penuntasan kasus Wadas mengedepankan dialog dengan warga.

"Dialog, menurut saya, menjadi sesuatu yang penting agar seluruh kekuatan yang ada di sana, agar seluruh kelompok yang ada di sana bisa duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan," tutur Ganjar.

Selama proses tersebut, Ganjar yang saat itu masih menjadi gubernur tak segan mendatani warga Desa Wadas. Dia juga memohon maaf kepada warga dan mengajak mereka mencari penyelesaian yang mengedepankan musyawarah mufakat.

"Tidak usah saling menyakiti hati perasaan warga, diajak rembugan semuanya. Nanti panjenengan yang sudah mendapat ganti rugi, uangnya jangan dipakai sembarangan, untuk beli tanah atau rumah pengganti," kata Ganjar kepada warga Wadas.

Selain dialog dan memastikan ganti rugi diterima, Ganjar menyerahkan pula bantuan rumah sehat layak huni bagi warga terdampak. Diserahkan juga sejumlah bantuan lain, seperti 18 titik Wi-Fi, jaringan listrik gratis, sarana dan prasarana olahraga, drainase, dan sembako.

Adapun Mahfud menegaskan bahwa tidak ada pelanggaran HAM dalam penanganan konflik Wadas.

“Laporan Komnas HAM yang resmi, tertulis, dan diumumkan ke publik dengan tegas menyebutkan Wadas itu tidak ada pelanggaran HAM,” kata Mahfud, Sabtu.

Menurut Mahfud, Komnas HAM telah menyatakan bahwa semua prosedur terkait proyek di Wadas telah dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

“Kalau tidak percaya, tanya saja ke Komnas HAM,” imbuh Mahfud.

Saat kasus tersebut mencuat, Mahfud sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) mengaku langsung mendorong penyelidikan lebih lanjut dilakukan, termasuk meminta Komnas HAM melakukan penyelidikan juga.

“Silakan saja kalau mau dibahas dalam debat nanti. Memang kenapa kalau mau ditanya? Bagus juga,” kata Mahfud.

Konflik Wadas tuntas seiring telah diterimanya ganti rugi oleh warga yang sebelumnya disebut menolak proyek ini pada Senin (30/10/2023).

Ganti rugi diterima oleh 56 warga pemilik 113 lahan terdampak proyek penambangan batu andesit tersebut di Sanggar Anak Merdeka di Dusun Randuparan. Sebelumnya, kesepakatan diperoleh dalam musyawarah warga bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada Kamis (31/8/2023).

Penyerahan ganti rugi dilakukan secara tertutup. Hanya warga pemilik lahan, petugas BPN, dan pegawai bank yang hadir di lokasi.

Lahan terdampak penambangan batu andesit di Desa Wadas mencakup 617 bidang lahan. Namun, 56 pemilik 113 bidang lahan sempat menolak pembebasannya.

Bendungan Bener merupakan PSN dengan total biaya pembangunan senilai Rp 2,06 triliun dengan skema pendanaan memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Selain konflik Wadas, Ganjar memperkirakan topik lain yang mungkin muncul dalam debat keempat Pilpres 2024 adalah proyek pembangunan pabrik semen di Rembang yang juga PSN. Persoalan ini pun menurut Ganjar sudah tuntas.

Tema debat keempat Pilpres 2024 adalah pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, sumber daya alam dan energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa.

Ganjar mengaku bersyukur bahwa persoalan terkait dua PSN itu tuntas selama masa jabatannya sebagai gubernur yang adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah.

Dia pun mengingatkan bahwa ada sejumlah kebijakan yang dibuat dalam dua periode kepemimpinannya di Jawa Tengah yang pro-lingkungan, sekalipun jarang sekali diekspose.

Sebagai contoh keputusan pro-lingkungan yang dia maksud itu, Ganjar menyebutkan proyek pembangunan pabrik semen di Kebumen dan tambang emas di Wonogiri yang bukan PSN.

“Ditolak karena tidak memenuhi persyaratan lingkungan,” ujar Ganjar.