Blak-Blakan Mahfud Bela Ganjar soal Wadas: Itu Proyek Strategis Nasional
Mahfud MD blak-blakan menjelaskan soal konflik di Wadas, Purworejo, Jawa Tengah yang seringkali dipakai untuk menyerang Ganjar
Penjelasan Mahfud berawal dari seorang pemuda bernama Natael Bremana menanyakan soal gagasan paslon nomor 3 soal Wadas.
Blak-Blakan Mahfud Bela Ganjar soal Wadas: Itu Proyek Strategis Nasional
Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD blak-blakan menjelaskan soal konflik di Wadas, Purworejo, Jawa Tengah yang seringkali dipakai untuk menyerang Ganjar Pranowo.
Mahfud mengatakan pembangunan Bendungan Bener di Wadas merupakan proyek strategis nasional (PSN).
Penjelasan Mahfud berawal dari seorang pemuda bernama Natael Bremana menanyakan soal gagasan paslon nomor 3 soal Wadas.
"Bagaimana gagasan prof soal Wadas yang salah satunya calon Presiden kita Pak Ganjar yang menjadi pelaku rusaknya lingkungan yang ada di Wadas?," ujar Bre dalam acara Tabrak Prof di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (23/1).
Mahfud memaparkan, proyek di Wadas itu merupakan proyek strategis nasional yang digarap pemerintah pusat bukan daerah. Dia menegaskan, konflik di Wadas itu sudah diselesaikan oleh pemerintah
"Soal Wadas, itu adalah PSN. Itu adalah proyek pemerintah pusat. Oleh sebab itu, dan itu sekarang sudah diselesaikan," kata Mahfud.
Mahfud sebagai Menko Polhukam telah meminta Komnas HAM mengusut dugaan pelanggaran HAM, intimidasi dan tindakan represif aparat terhadap warga Wadas.
"Ada tuduhan pelanggaran ham, katanya ada yang masuk RS, dihajar polisi. Ada yang malam-malam rumahnya didatangi polisi dengan anjing pelacak. Ada yang dihajar polisi," ujar Mahfud.
Hasil temuan Komnas HAM, kata Mahfud, tidak ditemukan adanya pelanggaran HAM dari aksi aparat. Mulai dari tuduhan polisi menghajar warga hinggal meninggal sampai anjing pelacak masuk ke rumah warga.
"Saudara, apa keputusan Komnas ham, semua itu tidak benar. Dan itu diumumkan oleh Komnas ham. Bahwa tidak ada anjing pelacak itu, tidak ada orang yang masuk rumah RS apalagi meninggal,"
tegas Mahfud.
merdeka.com
Selain itu, Mahfud menjelaskan semua aspek hukum dari pembangunan PSN di Wadas sudah benar. Oleh sebab itu, dia berharap pemerintah ikut turun tangan menyelesaikan konflik-konflik yang berpotensi muncul imbas proyek nasional seperti Wadas.
"Yang secara hukum, itu sudah diputuskan oleh MA. Bahwa IMB-nya itu sudah benar. AMDAL sudah benar. Sudah diputuskan. Oleh sebab itu, yang diharapkan itu ke depan kalau mau membuat program strategis nasional di daerah, itu seharusnya pemerintah juga ikut menangani masalahnya yang akan muncul," tutup dia.
Tentang Proyek Wadas
Diketahui, proyek tersebut merupakan salah satu dari 201 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Proyek itu diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No.109/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden No.3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
Penanggungjawab proyek Bendungan Bener Wadas adalah Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan anggaran sebesar Rp2,06 triliun. skema pendanaannya menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
