Ganjar Tolak Politik Uang, Pilih 'Jualan' Program

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menegaskan, dirinya bersama Mahfud Md menolak keras praktek politik uang. 

Dia pun mengedukasi hal tersebut kepada para warga yang dijumpai saat berkampanye. Salah satunya di Desa Bulakan, Kabupaten Sukoharjo.

Ganjar yang bertemu dengan seorang perajin batik bernama Sri diminta untuk memberikan modal usaha sebesar Rp 20 juta agar usaha membatiknya bisa berjalan lebih baik. Namun dikarenakan bisa menjadi praktek politik uang, Ganjar pun menolak memberikan hal itu.

Ganjar kemudian menjelaskan dan meminta pihak panitia pengawas pemilu (panwaslu) yang hadir di lokasi untuk menjelaskannya ke warga terkait money politic.

"Di masa Pemilu seperti ini saya senang panwas selalu membantu untuk menjelaskan bahwa yang seperti ini tidak boleh karena orang akan melihat ini money politic," kata Ganjar di lokasi, Rabu (27/12).

Ganjar kemudian memilih untuk 'berjualan' program untuk membantu akses permodalan usaha seperti yang dibutuhkan Sri. Caranya dengan cara perbankan yang pernah dijalankan semasa menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah dua periode.

Ganjar bercerita, kala itu bersama Bank Jateng meluncurkan program Kredit Mitra Jateng (KMJ) 25. Kredit tanpa agunan fisik dengan bunga 7 persen.

Suku bunga merupakan langkah maju yang signifikan ketika suku bunga dapat diturunkan dari 12 persen menjadi 7 persen, sehingga mengurangi beban peminjam.

Langkah tersebut pun diadopsi Presiden Jokowi. Saat itu, pemerintah pusat ikut menurunkan KUR menjadi 7 persen yang sekarang turun lagi menjadi 6 persen.

"Umpama ada Kredit Mitra Jateng 25 Bank Jateng itu kan model KUR daerah, KUR pusat ada, suku bunganya dulu juga kita yang menginisiasi dengan 7 persen akhirnya yang KUR pusat juga 7 persen, bahkan sekarang jadi 6 persen," jelas Ganjar.

Upaya tersebut tak luput dari program paslon Ganjar-Mahfud untuk membantu pelaku usaha dan memajukan UMKM, melalui program Ganjar-Mahfud 'Indonesia Berdaya' yang fokus pada pemberdayaan UMKM, petani, nelayan, lansia dan penyandang disabilitas.

Untuk pelaku UMKM, program mudah berusaha akan diiringi pendataan UMKM sampai ke level kabupaten dalam Satu Data Indonesia. Selain itu, meningkatkan kualitas pelaku UMKM melalui inkubasi bisnis dan coaching clinic.

Implementasinya akan dilakukan dengan mempermudah pendaftaran bisnis UMKM di OSS, mengalokasikan kredit perbankan minimal 35 persen ke sektor UMKM. Juga menaikkan subsidi bunga KUR dari pemerintah sampai dengan 20 persen untuk pelaku UMKM,

"Kita berikan solusi, didampingi, ditunjukkan caranya. Sebetulnya yang dibutuhkan dari mereka adalah ekosistemnya. Kalau sudah ada komunitasnya, kelompoknya, kalau sudah ada maka kita arahkan," Ganjar menandasi.