Gerindra Belum Dengar Gerakan Istana untuk Jabatan Presiden Tiga Periode
Dasco mengatakan, Gerindra berpegangan pada konstitusi bahwa masa jabatan presiden maksimal dua periode.
Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengaku belum pernah mendengar gerakan dari 'Istana' untuk memasukan wacana masa jabatan presiden tiga periode. Dasco bilang, Presiden Joko Widodo dan jajarannya tengah sibuk mengurus Covid-19.
"Kemudian ada katanya kabar tadi barusan ditanyakan mengenai gerakan-gerakan Istana saya belum pernah dengar karena gerakan istana yang ada saat ini adalah mereka sedang gencar ingin menekan laju Covid," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/6).
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Apa isi dari gugatan terhadap Presiden Jokowi? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Apa yang diresmikan oleh Presiden Jokowi di Gorontalo? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
"Presiden siang malam ratas itu untuk menekan laju Covid dan pemulihan ekonomi nasional tidak ada kemudian presiden gencar-gencar ngomong soal bagaimana 3 periode," sambungnya.
Dasco mengatakan, Gerindra berpegangan pada konstitusi bahwa masa jabatan presiden maksimal dua periode.
"Soal wacana tiga periode kita sudah sampaikan bahwa sampai saat ini kita masih berpatokan dengan UUD kita bahwa presiden itu menjabat hanya maksimal dua periode," ujarnya.
Gerindra tidak melihat kegentingan untuk melakukan amandemen UUD 1945. Apalagi saat pandemi Covid-19 saat ini dinilai tidak tepat jika mengusulkan amandemen untuk masa jabatan presiden.
"Wacana-wacana yang ada itu tentunya harus melalui beberapa tahapan-tahapan terutama amandemen UUD kalau memang diperlukan. Nah sementara pada saat ini yang perlu adalah menekan laju Covid bukan amandemen UUD," pungkasnya.
(mdk/fik)